Oleh : Drs. Muhammad Bardansyah, Ch.Cht
SUARARAKYAT.info|| Jakarta-Awal 2026 kembali dibuka dengan kabar yang rasanya terlalu akrab: pejabat negara ditangkap karena korupsi. Lagi. Kali ini di sektor fiskal pajak, bea cukai, dan lembaga lain yang justru menjadi tulang punggung penerimaan negara.Jumat (6/2/2026)
Bukan kasus pertama. Dan, jujur saja, hampir pasti bukan yang terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik marah, pemerintah bereaksi, aparat bergerak. Beberapa waktu kemudian, suasana mereda. Lalu pelan-pelan, pola yang sama muncul lagi.Begitulah siklusnya.
Realitas yang harus diakui meski tidak nyaman, sederhana:
korupsi di Indonesia tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berpindah tangan, berganti modus, dan mencari panggung baru.
Data global sebenarnya sudah lama memberi sinyal. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bergerak di tempat selama satu dekade terakhir. Sesekali naik, lalu turun lagi. Reformasi seolah berjalan, tetapi seperti berhenti sebelum menyentuh akar persoalan.
Karena itu, istilah โdarurat korupsiโ bukan lagi retorika berlebihan. Ini sudah menyerupai diagnosis.
๐๐ผ๐ฟ๐๐ฝ๐๐ถ ๐๐๐ธ๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐ด๐ถ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐๐ถ๐บ๐ฝ๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป. ๐๐ฎ ๐ฆ๐๐ฑ๐ฎ๐ต ๐ ๐ฒ๐ป๐ท๐ฎ๐ฑ๐ถ ๐ฆ๐ถ๐๐๐ฒ๐บ.
Narasi resmi negara hampir selalu sama setiap kali kasus muncul:
โIni oknum.โ,โIni pengkhianatan individu.โIni penyimpangan personal.โ
Terdengar menenangkan, tapi sayangnya tidak menyentuh kenyataan.
Faktanya, pola itu muncul berulang di sektor yang sama:
– pajak
– bea cukai
– perizinan
– pertambangan
– pengadaan proyek
– politik, baik lokal maupun nasional
Korupsi tidak berdiri sendiri. Ia hidup, tumbuh, dan beradaptasi di dalam ekosistem kekuasaan.
Kalau praktik menyimpang terus terjadi di sektor strategis, terlalu mudah menyebutnya sekadar ulah individu. Itu tanda ada yang salah dengan sistemnya.
Di Indonesia, korupsi tidak lagi sekadar pelanggaran hukum. Ia pelan-pelan berubah menjadi mekanisme informal dalam cara kekuasaan dijalankan.
๐๐๐ง๐ ๐๐ฉ๐ ๐๐จ๐ซ๐ฎ๐ฉ๐ฌ๐ข ๐๐ข๐๐๐ค ๐๐๐ซ๐ง๐๐ก ๐๐๐ซ๐?
Pertanyaan ini sering muncul, tapi jarang dijawab secara jujur.Jawabannya ada dan tidak selalu enak didengar.
1. ๐๐๐ธ๐๐บ๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐ฑ๐ฎ๐ธ ๐ฏ๐ฒ๐ป๐ฎ๐ฟ-๐ฏ๐ฒ๐ป๐ฎ๐ฟ ๐บ๐ฒ๐ป๐ฎ๐ธ๐๐๐ธ๐ฎ๐ป
Penangkapan memang terjadi. Tapi apakah menciptakan ketakutan struktural? Tidak selalu.
Banyak pelaku:
– masih punya kekayaan setelah bebas,
– tetap dihormati secara sosial,
– bahkan tidak sepenuhnya kehilangan pengaruh politik.
Jika risiko korupsi lebih kecil daripada manfaatnya, efek jera memang sulit muncul.
2. ๐ฃ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธ ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐บ๐ฎ๐ต๐ฎ๐น ๐บ๐ฒ๐บ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐ฑ๐๐ธ๐๐ถ ๐ธ๐ผ๐ฟ๐๐ฝ๐๐ถ
Pemilu butuh biaya besar. Biaya besar butuh sponsor. Sponsor menuntut balasan.
Dari sini lingkaran itu dimulai.
Korupsi bukan lagi deviasi. Ia menjadi konsekuensi logis dari sistem politik yang mahal.
3. ๐ข๐น๐ถ๐ด๐ฎ๐ฟ๐ธ๐ถ ๐ฒ๐ธ๐ผ๐ป๐ผ๐บ๐ถ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ธ๐ฒ๐ธ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฎ๐ป
Korupsi hari ini tidak selalu berbentuk amplop atau suap langsung.
Ia sering hadir dalam bentuk yang lebih โresmiโ:
โข kebijakan,
โข konsesi tambang,
โข proyek infrastruktur,
โข regulasi fiskal.
Korupsi tingkat tinggi sering tidak terlihat karena dilegalkan lewat keputusan negara.
4. ๐๐๐ฑ๐ฎ๐๐ฎ ๐ฝ๐ฎ๐๐ฟ๐ผ๐ป๐ฎ๐๐ฒ ๐บ๐ฎ๐๐ถ๐ต ๐ธ๐๐ฎ๐
Relasi kekuasaan masih dibangun di atas loyalitas, bukan kompetensi. Jabatan sering menjadi alat distribusi kekuasaan, bukan amanah publik.
5. ๐ฅ๐ฒ๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐๐ถ ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ต๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ต ๐ท๐ฎ๐น๐ฎ๐ป
Indonesia punya banyak:
โข undang-undang,
โข lembaga,
โข jargon.
Yang masih jarang terlihat adalah keberanian menyentuh lingkar elite sendiri.
Negara Lain Pernah Lebih Parah tapi berhasil bangkit,
Indonesia sering merasa korupsi adalah โtakdir negara berkembang.โ
Padahal banyak negara pernah berada di situasi yang sama, bahkan lebih buruk. Bedanya, mereka memutuskan untuk berubah secara serius.
๐ฆ๐ถ๐ป๐ด๐ฎ๐ฝ๐๐ฟ๐ฎ: ๐ ๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐ต๐ธ๐ฎ๐ป ๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐๐๐น๐ ๐๐ฒ๐ธ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฎ๐ป
Singapura tidak selalu bersih. Pada masa awal, korupsi juga merajalela. Perubahannya dimulai ketika negara membangun sistem yang tidak memberi ruang kompromi.
Lembaga anti-korupsi diperkuat, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, konflik kepentingan diawasi ketat, dan insentif pejabat diatur sedemikian rupa agar tidak mudah tergoda.
Pesannya sederhana, tapi tegas:
korupsi bukan pelanggaran administratif. Ia pengkhianatan terhadap negara.
๐๐ผ๐ฟ๐ฒ๐ฎ ๐ฆ๐ฒ๐น๐ฎ๐๐ฎ๐ป: ๐๐ฒ๐๐ถ๐ธ๐ฎ ๐ฃ๐ฟ๐ฒ๐๐ถ๐ฑ๐ฒ๐ป ๐ฃ๐๐ป ๐๐ถ๐๐ฎ ๐๐ถ๐ฝ๐ฒ๐ป๐ท๐ฎ๐ฟ๐ฎ
Korea Selatan pernah tenggelam dalam kolusi antara politik dan konglomerasi. Namun titik balik terjadi ketika hukum mulai menyentuh elite tertinggi. Mantan presiden diproses, diadili, dan dipenjara.
Itu bukan hanya penegakan hukum. Itu sinyal keras bahwa tidak ada yang kebal. Tekanan masyarakat sipil, reformasi pendanaan politik, dan transparansi mempercepat perubahan budaya politik mereka.
๐๐ต๐ถ๐ป๐ฎ: ๐ก๐ฒ๐ด๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐ง๐๐ฟ๐๐ป ๐ง๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ฒ๐ฐ๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐๐ฟ๐๐๐ฎ๐น
China memilih jalur yang lebih keras. Dalam satu dekade terakhir:
– ratusan ribu pejabat diperiksa,
– ribuan pejabat tinggi dihukum,
– jenderal hingga petinggi BUMN ikut ditindak.
Mereka menyebutnya โmenangkap harimau dan lalatโ, besar maupun kecil, semua kena.
Pendekatan ini mungkin tidak sempurna, tapi satu hal jelas: ada ketakutan nyata di birokrasi.
๐ฃ๐ฒ๐น๐ฎ๐ท๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ฟ ๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐ง๐ถ๐ด๐ฎ ๐ก๐ฒ๐ด๐ฎ๐ฟ๐ฎ
Pola yang muncul hampir sama:
1. Hukuman berat dan pasti
2. Lembaga anti-korupsi yang benar-benar kuat
3. Reformasi politik, bukan sekadar administratif
4. Transparansi kekayaan elite
5. Kepemimpinan yang berani mengambil risiko politik
Korupsi tidak turun karena masyarakat tiba-tiba lebih bermoral. Korupsi turun karena sistemnya dirombak.
๐๐ป๐ฑ๐ผ๐ป๐ฒ๐๐ถ๐ฎ: ๐ ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ฝ๐ฎ ๐ฅ๐ฒ๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐๐ถ ๐ฆ๐ฒ๐น๐ฎ๐น๐ ๐๐ฒ๐ฟ๐ต๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐ง๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ต ๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ป?
Karena kita masih melihat korupsi semata sebagai masalah hukum.
Padahal ia hidup di persimpangan:
โข politik,
โข ekonomi,
โข birokrasi.
Selama tiga titik ini tidak disentuh bersamaan, hasilnya akan selalu setengah.
Kita sering:
– memperbanyak regulasi,
– membentuk satgas,
– menambah prosedur.
Tapi jarang:
– membongkar jaringan kekuasaan,
– mengubah sistem pendanaan politik,
– memotong relasi bisnisโnegara.
๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐๐ฎ๐ฟ๐๐ ๐๐ถ๐๐ฒ๐บ๐ฝ๐๐ต ๐๐ป๐ฑ๐ผ๐ป๐ฒ๐๐ถ๐ฎ
Jika benar ingin keluar dari darurat korupsi, tidak ada pilihan selain reformasi yang lebih berani.
Korupsi harus diperlakukan sebagai kejahatan terhadap negara, bukan sekadar pelanggaran jabatan.
Pendanaan politik harus dibenahi. Kekayaan elite harus diaudit secara terbuka. Lembaga anti-korupsi harus diperkuat secara nyata, bukan hanya di pidato. Digitalisasi layanan negara harus dipercepat.
Dan yang paling penting: ada kepemimpinan yang berani menyentuh lingkar kekuasaannya sendiri. Tanpa itu, semua hanya akan berakhir sebagai slogan.
๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ฎ๐ป ๐ง๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ธ๐ต๐ถ๐ฟ: ๐๐ฝ๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ต ๐ก๐ฒ๐ด๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐ฆ๐ถ๐ฎ๐ฝ ๐๐ฒ๐ฟ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ด ๐ ๐ฒ๐น๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐๐ผ๐ฟ๐๐ฝ๐๐ถ?
China, Korea Selatan, dan Singapura berubah karena berani mengambil keputusan yang tidak populer.
Indonesia sering memilih jalan aman. Padahal korupsi tidak akan berhenti hanya dengan penangkapan. Ia berhenti ketika sistem yang memungkinkannya ikut dihancurkan.
Artinya: menyentuh elite, memotong rente,mengubah politik, dan berhadapan dengan oligarki.
Itu bukan pekerjaan teknis.Itu keputusan politik.
๐๐๐ง๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ฉ
Indonesia Tidak Kekurangan Hukum, Tapi Kekurangan Keberanian
Setiap tahun, pejabat ditangkap. Setiap tahun, negara dirugikan. Setiap tahun, publik marah.
Namun sistemnya nyaris tidak berubah. Jika situasi ini dibiarkan, yang runtuh bukan hanya ekonomi.
Yang runtuh adalah kepercayaan publik. Dan negara yang kehilangan kepercayaan publik pelan-pelan kehilangan legitimasi.
Indonesia belum terlambat. Tapi waktu untuk reformasi setengah hati sudah lewat. Korupsi tidak pernah berhenti. Pertanyaannya bukan lagi โmengapaโ.
Pertanyaannya sekarang: masih adakah keberanian untuk benar-benar menghentikannya?
๐ฅ๐ฒ๐ณ๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐ป๐๐ถ
1. Corrupt Practices Investigation Bureau. (2024). Singapore remains among least corrupt countries in global rankings. Government of Singapore.
2. Johnston, M. (2014). Corruption, contention and reform: The power of deep democratization. Cambridge University Press.
3. Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.
3. Quah, J. S. T. (2011). Curbing corruption in Asian countries: An impossible dream? Emerald Group Publishing.
5. Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Transparency International.
6. World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. World Bank Publications.
7. OECD. (2017). Preventing corruption in public procurement. OECD Publishing.
8. Manion, M. (2016). Information for autocrats: Representation in Chinese local congresses. Cambridge University Press.
9. Kim, B. (2019). Anti-corruption reforms in South Korea: Institutional change and political accountability. Asian Journal of Political Science, 27(2), 123โ141.
10. Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University Press.
Penulis : Frk
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
