Pertamina Patra Niaga dan Lintas Sektoral Gelar Sidak Terpadu di Tiga SPBU Kota Sorong

- Penulis

Senin, 26 Januari 2026 - 03:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Sorong Papua Barat Daya – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama unsur lintas sektoral menggelar inspeksi mendadak (sidak) terpadu di tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Sorong.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat pada sasaran sekaligus menertibkan antrean di SPBU, Senin (26/1/1026).

Sidak tersebut melibatkan Pemerintah Kota Sorong, TNI, Polri, serta Dinas Perhubungan, Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan delapan kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran, di antaranya modifikasi tangki BBM, penggunaan pelat nomor palsu, kendaraan tidak laik jalan, serta penggunaan jerigen dan drum yang tidak sesuai ketentuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim, menegaskan bahwa sidak lintas sektoral merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Sidak lintas sektoral ini merupakan komitmen Pertamina untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Selain itu, penertiban antrean bertujuan agar masyarakat merasa lebih nyaman saat mengisi BBM di SPBU. Alhamdulillah, sinergi dengan Pemerintah Kota Sorong, TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan berjalan sangat baik dan langsung ditindaklanjuti di lapangan,” ujar Arif.

Pertamina Patra Niaga juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan QR Code atau barcode BBM subsidi yang bersifat pribadi dan terintegrasi langsung dengan data kendaraan.

“Dalam sistem kami, saat barcode discan akan muncul foto kendaraan dan nomor polisi. Jika tidak sesuai, SPBU wajib menolak pengisian. Apabila ditemukan pelanggaran, baik oleh konsumen maupun operator SPBU, Pertamina Patra Niaga akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan kontrak. Sidak seperti ini akan terus kami lakukan secara berkala demi penyaluran BBM yang adil dan transparan,” tegasnya.

READ  Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Wilayah Maluku Apresiasi Atas Kunjungan Wakil Presiden RI

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian Kota Sorong, Musa Fonataba, mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan melalui sidak lintas sektoral tersebut.

“Pemerintah Kota Sorong sangat mengapresiasi kegiatan ini karena mampu meminimalisir penyalahgunaan BBM subsidi. Dari hasil sidak terlihat jelas adanya praktik kecurangan, seperti modifikasi tangki dengan kapasitas yang meningkat drastis serta penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai,” ungkap Musa.

Dari sisi teknis kendaraan, Kasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Sorong, Muhammad Ramadan, menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada pemeriksaan kelayakan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan.

“Kami menindak kendaraan yang tidak laik jalan, termasuk kendaraan dengan masa berlaku KIR yang sudah habis maupun kendaraan yang dimodifikasi tidak sesuai peruntukan. Dalam sidak ini, lima unit kendaraan kami lakukan penilangan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Satlantas Polresta Sorong Kota, Iptu Dirlan. Ia menegaskan dukungan penuh kepolisian dalam penertiban penyaluran BBM bersubsidi di Kota Sorong.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Ditemukan beberapa kendaraan dengan pelat nomor tidak sesuai, dan saat ini empat unit kendaraan roda empat telah kami amankan di Mapolresta Sorong Kota untuk penindakan serta pembinaan lebih lanjut,” pungkasnya.

Penulis : Leonardo

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: SuaraRakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hak Siswa Dipertanyakan, Dugaan Penahanan PIP dan Denda Tunggakan Mencuat di MA Sabilal Muhtadin
Diduga Langgar Hak Pekerja, Praktik Ketenagakerjaan PT DKS di Meranti Perlu Dievaluasi
Muswil I MUI Papua Barat Daya Dipalang Adat, MMP Tuntut Keterlibatan Muslim Asli Papua
APINDO Minta Kajian Komprehensif Sebelum Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Diratifikasi
Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI
Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Nama Calon Tersangka Sudah Dikantongi Polda Papua Barat Daya, Kasus Korupsi Inspektorat Tinggal Tunggu Audit BPK
Mahasiswa Sorong Desak Evaluasi Kebijakan Pemerintah, Tolak MBG, Soroti Harga BBM dan Pemborosan APBN
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 08:03 WIB

Hak Siswa Dipertanyakan, Dugaan Penahanan PIP dan Denda Tunggakan Mencuat di MA Sabilal Muhtadin

Sabtu, 20 Juni 2026 - 05:20 WIB

Diduga Langgar Hak Pekerja, Praktik Ketenagakerjaan PT DKS di Meranti Perlu Dievaluasi

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:44 WIB

Muswil I MUI Papua Barat Daya Dipalang Adat, MMP Tuntut Keterlibatan Muslim Asli Papua

Jumat, 19 Juni 2026 - 02:32 WIB

APINDO Minta Kajian Komprehensif Sebelum Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Diratifikasi

Jumat, 19 Juni 2026 - 00:06 WIB

Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI

Berita Terbaru