Pemdaprov Jabar Siapkan Moratorium Penebangan Hutan untuk Kurangi Risiko Bencana

- Penulis

Kamis, 4 Desember 2025 - 00:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info|| BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penebangan hutan di kawasan yang berisiko menimbulkan bencana. Kebijakan ini sedang disiapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena kondisi hutan di Jawa Barat semakin memprihatinkan.

“Pemda Provinsi Jawa Barat akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi terjadinya musibah. Moratorium akan disiapkan dan secepatnya diluncurkan,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, (03/12/2025).

Ia menuturkan, menanam pohon itu penting, tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1.000 pohon belum tentu tumbuh menjadi 100 pohon, tetapi menebang 1.000 pohon sudah pasti menghilangkan banyak manfaat bagi lingkungan.

KDM juga menegaskan bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama.
“Kita tinggal di bumi, jadi bumi ini harus kita rawat dan jaga, bukan kita rusak,” ucapnya.

Sebelumnya, ia juga menyebut bahwa saat ini hanya sekitar 20 persen hutan di Jabar yang masih benar-benar utuh, sementara 80 persen sisanya sudah rusak. Kondisi ini membuat kebijakan perlindungan hutan menjadi sangat mendesak.

Menanam dan merawat pohon

Selain moratorium, KDM juga berencana menggerakkan warga mengelola 1–2 hektare hutan dengan cara menanam dan merawat pohon hingga tumbuh kuat. Warga yang terlibat akan mendapatkan upah harian standar Rp50.000.

Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang agar masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.

Jenis pohon yang ditanam merupakan kombinasi antara pohon hutan yang tidak bisa ditebang, seperti jamuju dan tanjung, kemudian pohon produktif, seperti petai, jengkol, dan nangka, agar warga bisa menikmati hasilnya di masa mendatang.

Pemda Provinsi Jabar juga akan berdiskusi dengan Perhutani untuk memastikan luas lahan kosong yang bisa dikelola dalam program ini.
(Humas Jabar)

READ  Mendes Yandri Tegaskan Kesadaran Hukum di Desa Jadi Pilar Indonesia Damai dan Berkeadilan

Editor : Red-SR

Sumber Berita: Suararakyat. info

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinas Pendidikan Kota Sorong Gelar Ajang Talenta SD, 737 Siswa Ikut Ambil Bagian
Selamatkan Generasi Muda, Kesbangpol Kota Sorong Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba
Bupati Sukabumi Monitoring SPPG Mubarokah Gegerbitung, Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Standar
Wagub Papua Barat Daya Hadiri Wisuda 285 Lulusan Unamin Sorong
Komisi II DPR RI Heri Gunawan Gandeng KPU, Dorong Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Sukabumi
Walikota Sorong Pimpin Upacara Hardiknas 2026: “Pendidikan Bermutu Bagi Semua Anak di Papua Barat Daya”
Musrenbang Papua Barat Daya Resmi Dibuka, Otsus Jadi Kunci Pembangunan Inklusif
HKG PKK ke-54 Papua Barat Daya Dicanangkan, Fokus Penguatan 10 Program Pokok PKK
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 16 Mei 2026 - 03:25 WIB

Dinas Pendidikan Kota Sorong Gelar Ajang Talenta SD, 737 Siswa Ikut Ambil Bagian

Senin, 11 Mei 2026 - 02:53 WIB

Selamatkan Generasi Muda, Kesbangpol Kota Sorong Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba

Rabu, 6 Mei 2026 - 14:05 WIB

Bupati Sukabumi Monitoring SPPG Mubarokah Gegerbitung, Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Standar

Selasa, 5 Mei 2026 - 05:38 WIB

Wagub Papua Barat Daya Hadiri Wisuda 285 Lulusan Unamin Sorong

Sabtu, 2 Mei 2026 - 06:40 WIB

Komisi II DPR RI Heri Gunawan Gandeng KPU, Dorong Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Sukabumi

Berita Terbaru