SUARARAKYAT.info||Denpasar — Komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pertanahan kembali ditegaskan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat hadir sebagai pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025) yang berlangsung di Bali, Selasa (25/11/2025). Di hadapan para profesional survei kadaster dari seluruh Indonesia, Nusron menekankan bahwa MASKI kini memegang peran strategis dalam memastikan akurasi, ketertiban, dan integritas administrasi pertanahan nasional.
Dalam penyampaiannya, Nusron menegaskan bahwa penguatan manajemen pertanahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan para ahli di lapangan termasuk para surveyor kadaster yang selama ini menjadi garda depan pengukuran, pemetaan, dan validasi data tanah.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure serta administrasi pertanahan kita,” ujar Menteri Nusron dalam pidatonya yang disambut antusias peserta Munas.
Nusron menilai bahwa tantangan besar dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan berasal dari kualitas data yang belum sepenuhnya seragam dan minim integrasi. Di sinilah, kata dia, peran MASKI menjadi sangat vital. Surveyor yang kompeten, bersertifikat, dan berintegritas adalah fondasi utama untuk menghasilkan peta bidang tanah yang akurat, sertipikasi yang pasti subjek dan objeknya, serta administrasi yang mampu dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa pemerintah sedang mendorong percepatan transformasi digital pertanahan, termasuk standardisasi data, sistem informasi geospasial, hingga penguatan mekanisme pengendalian konflik lahan. Semua upaya itu membutuhkan dukungan teknis dari para surveyor profesional yang tergabung dalam MASKI.
Dalam forum tersebut, Nusron menyinggung bahwa salah satu sumber terbesar sengketa lahan adalah ketidakpastian batas dan ketidaktepatan data. Melalui kolaborasi erat antara ATR/BPN dan MASKI, ia optimistis jumlah sengketa dapat ditekan secara signifikan, karena setiap proses pengukuran dan pemetaan akan memenuhi standar baku nasional dan berbasis teknologi modern.
“Jika data awalnya salah, maka administrasinya akan salah. Jika administrasinya salah, maka konflik akan selalu muncul. Karena itu, kita harus memastikan dari hulunya: pengukuran, pemetaan, dan validasi data dilakukan dengan akurat dan berintegritas,” tegas Nusron.
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa profesi surveyor adalah profesi yang mengandalkan kepercayaan publik. Maka dari itu, integritas menjadi nilai absolut yang tidak dapat ditawar. Ia meminta MASKI menjaga etik profesi, meningkatkan pengawasan internal, dan terus memperbaiki kompetensi anggotanya agar mampu menjawab tuntutan zaman.
Munas MASKI 2025 diharapkan menjadi momentum konsolidasi para ahli kadaster di seluruh Indonesia untuk berperan aktif dalam reformasi tata kelola pertanahan. Di hadapan ratusan peserta, Nusron kembali mengajak MASKI berjalan seiring dengan ATR/BPN dalam mewujudkan sistem pertanahan yang modern, transparan, dan berpihak pada kepastian hukum.
“Mari kita jadikan administrasi pertanahan Indonesia sebagai sistem yang bersih, tertib, dan mampu mencegah konflik. Ini pekerjaan bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dan MASKI adalah mitra kerja terpenting kami,” tutupnya.
(Humas/SR)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
