Kota Sorong Papua Barat Daya — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor ekspor. Kamis (25/9/2025)
Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya kegiatan Sosialisasi Surat Keterangan Asal (SKA) oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), George Yarangga, mewakili Gubernur PBD, Elisa Kambu,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara strategis ini menggandeng langsung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang menghadirkan narasumber-narasumber ahli guna memperluas pemahaman pelaku usaha di Papua Barat Daya terhadap pentingnya dokumen SKA dalam perdagangan internasional.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perdagangan, khususnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri, atas perhatian dan dukungan nyata melalui kehadiran para narasumber hari ini,” ujar George Yarangga saat membuka acara.
Dalam sambutannya, George Yarangga menegaskan bahwa SKA (Surat Keterangan Asal) bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen vital yang menentukan apakah suatu produk ekspor Indonesia, khususnya dari Papua Barat Daya, dapat memperoleh preferensi tarif di negara tujuan. Tanpa SKA, produk ekspor Indonesia akan menghadapi beban tarif lebih tinggi, dan pada akhirnya sulit bersaing di pasar global.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penerapan sistem e-SKA yang telah dikembangkan Kementerian Perdagangan sebagai bagian dari digitalisasi layanan ekspor. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mendorong transparansi, efisiensi, serta meminimalisir praktik penyimpangan.
“Dengan e-SKA, pelaku usaha dari Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Tambrauw, dan daerah lainnya kini bisa mengakses layanan ekspor secara lebih mudah dan efisien,” jelasnya.
George juga menekankan bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki potensi ekonomi ekspor yang luar biasa. Mulai dari sektor perikanan (tuna, cakalang, udang, rumput laut), perkebunan (pala, kakao, kelapa), hingga hasil hutan dan industri kreatif lokal, semuanya punya peluang besar untuk masuk pasar internasional. Namun, semua itu butuh kesiapan administrasi dan pemahaman mendalam mengenai tata cara ekspor.
“Kegiatan ini adalah upaya nyata kami untuk membawa pelaku usaha lokal naik kelas, dari produsen menjadi eksportir yang tangguh dan kompetitif,” tambahnya.
Peran Strategis Pemerintah Daerah,
George Yarangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah dan akan terus berperan aktif dalam membangun ekosistem ekspor yang kondusif, dengan cara:
– Meningkatkan literasi ekspor melalui sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.
– Mendorong pemanfaatan digitalisasi layanan ekspor (e-SKA).
– Memfasilitasi koneksi pelaku usaha dengan pasar global melalui pameran, misi dagang, dan kemitraan internasional.
– Menjamin sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat.
“Papua Barat Daya tidak boleh hanya jadi lumbung sumber daya. Kita harus jadi aktor utama perdagangan internasional dari Indonesia Timur,” tegasnya.
Lanjut Winarsih, Kepala Bidang Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, menyoroti urgensi agar SKA dapat segera diterbitkan langsung di tingkat provinsi, bukan lagi di Kabupaten Sorong seperti selama ini.
“Selama ini pengusaha bingung ke mana harus mengurus SKA. Harapan kami, SKA bisa segera diterbitkan dari provinsi agar aksesnya lebih dekat dan proses ekspor lebih mudah,” ujar Winarsih.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini baru 4 perusahaan di Papua Barat Daya yang tercatat secara aktif melakukan ekspor. Sementara 12 lainnya masih tercatat di daerah lain, dan ada sekitar 16 pelaku usaha yang berpotensi menjadi eksportir, termasuk di sektor skala kecil.
“Kita ingin membuka wawasan bahwa ekspor tak harus skala besar. Bahkan produk dalam jumlah kecil pun sudah bisa dikategorikan ekspor. Ini yang ingin kami dorong,” tambahnya.
Sebagai penutup, George Yarangga mengajak seluruh peserta untuk benar-benar memanfaatkan forum sosialisasi SKA ini sebagai ruang belajar, diskusi, dan menggali pengalaman, agar pelaku usaha Papua Barat Daya tidak kalah bersaing hanya karena keterbatasan informasi.
“Dengan semangat inovasi, pengetahuan yang cukup, dan dukungan pemerintah pusat serta daerah, saya percaya pelaku usaha Papua Barat Daya mampu menghadirkan produk unggulan di pasar global,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi Papua Barat Daya dalam menciptakan lompatan besar di sektor perdagangan luar negeri. Dari sebuah provinsi baru menjadi kekuatan baru ekspor Indonesia di kawasan timur.
(Tim/Red)
