Kota Sorong Papua Barat Daya — Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Provinsi Papua Barat Daya dan Silaturahmi Pengurus FKUB Papua Barat Daya Pada Kamis (18/9/2025)
Acara ini mengusung tema besar:
“Penguatan Peran Strategis FKUB untuk Merawat Kerukunan dan Membangun Hubungan Harmoni Lintas Umat Beragama Menuju Indonesia Emas 2045
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menegaskan bahwa kerukunan umat beragama tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari ikhtiar kolektif seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat akar rumput.
“Kerukunan itu tidak muncul dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari kesadaran bersama untuk saling menghormati, menghindari prasangka, dan menolak segala bentuk kebencian. Jika kita memberi ruang bagi benih permusuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran persatuan bangsa,” tegas Nausrau di hadapan para peserta rakor.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penggerak dan aktivis kerukunan di seluruh wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang selama ini telah bekerja keras menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan lintas iman dan toleransi.
“Berkat kerja keras Bapak dan Ibu semua, kita bisa menikmati suasana kehidupan berbangsa yang kondusif dan harmonis di tengah keberagaman,” tambahnya.
Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya moderasi beragama sebagai fondasi utama kerukunan. Ia menyebut empat indikator penting yang menjadi tolok ukur dari moderasi beragama:
– Toleransi – Menghormati dan menerima perbedaan keyakinan.
– Anti Kekerasan – Menolak segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, atas nama agama.
– Komitmen Kebangsaan – Menerima Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sebagai pilar bangsa.
– Akomodasi Budaya Lokal – Menyesuaikan praktik keagamaan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia yang majemuk.
“Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan global,” jelasnya.
FKUB, menurut Nausrau, kini harus tampil sebagai jembatan strategis dalam upaya mencegah konflik, menyebarkan narasi damai, dan menjadi teladan dalam dialog lintas agama.
“Tokoh agama harus bisa menjadi mediator dan penjaga perdamaian, bukan hanya di mimbar, tetapi juga dalam tindakan nyata,” ungkap Wakil Gubernur.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari unsur Forkopimda Papua Barat Daya, di antaranya:
– Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Barat, Bpk. Luksen Jems Mayor
– Kepala Kesbangpol PBD, Ibu Selviyana Sanggek.
– Ketua FKUB Papua Barat, Pdt. Sadra Simbiak.
– Ketua FKUB Papua Barat Daya, Pdt. Ishak Kwatolo.
– Serta pengurus FKUB dari seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya
Mereka menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung kerja-kerja FKUB dalam memperkuat jaringan lintas iman dan mencegah tumbuhnya radikalisme.
Sebagai penutup, Ahmad Nausrau mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum ini sebagai penguatan semangat kebangsaan dan kerja sama lintas agama dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kerukunan adalah modal sosial yang tidak tergantikan. Kita jaga dan rawat bersama demi masa depan Indonesia yang damai, adil, dan beradab,” pungkasnya.
Rapat Koordinasi dan Silaturahmi FKUB ini bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi merupakan momen strategis untuk memperkuat fondasi kerukunan umat beragama, sekaligus menjawab tantangan bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman.
Papua Barat Daya kembali menegaskan diri sebagai laboratorium kerukunan Indonesia, tempat di mana perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekayaan yang dipelihara bersama.
