SUARARAKYAT.info|| Tangerang-Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI), Didi Sukardi, mengecam keras tindakan arogan yang dilakukan oleh oknum Satpam Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tangerang, Banten, terhadap Zaki, awak media dari Gakorpannews. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (11/9) siang.
Menurut Didi, tindakan pengusiran terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik bukan hanya bentuk pelecehan profesi, melainkan juga cermin buruknya pelayanan publik di institusi pemerintah.
“Kalau Satpam saja sudah sok kuasa, bagaimana dengan oknumnya pejabat?” ujarnya dengan nada satir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, peran wartawan diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, upaya menghalangi tugas wartawan sama saja dengan melawan hukum.
“Jangan-jangan Satpam itu lupa, tugasnya mengamankan gedung, bukan mengamankan aib dinas,” sindirnya.
Didi juga menilai, kasus seperti ini semakin menunjukkan betapa sebagian aparatur pemerintah belum siap menghadapi keterbukaan informasi.
“Kantor publik itu bukan rumah pribadi. Kalau mau eksklusif, bikin saja kantor di pulau kosong, jangan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia pun meminta Bupati Tangerang turun tangan memberikan teguran serius kepada dinas terkait. “Kalau Bupati diam saja, publik bisa menilai, jangan-jangan arogansi itu memang budaya resmi di lingkungan Pemkab,” katanya.
Lebih jauh, Didi mendesak Bupati untuk mencopot Kepala Disperkim yang dinilai tidak becus membina anak buahnya.
“Kalau sampai Satpam tidak tahu etika menghadapi wartawan, itu bukan cuma salah Satpam, tapi juga bukti Kepala Dinas gagal mendidik stafnya. Kalau tak mampu mengendalikan internal, sebaiknya mundur saja daripada mempermalukan Pemkab,” tegasnya.
Selain itu, Didi mengingatkan pentingnya pembinaan terhadap tenaga keamanan di kantor-kantor pemerintah. Menurutnya, Satpam harus mengerti bahwa wartawan adalah mitra, bukan musuh.
“Jangan sampai Satpam galak kepada masyarakat dan lebih galak dari polisi terhadap maling, sementara seragamnya dibeli dari uang masyarakat,” ujarnya lagi dengan nada menyindir.
PPRI, lanjutnya, akan terus mengawal kasus ini dan siap memberikan advokasi jika dibutuhkan. “Kami tidak akan membiarkan jurnalis diperlakukan seperti penjual asongan yang bisa diusir seenaknya,” kata Didi.
Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. “Wartawan itu menjalankan tugas untuk publik. Kalau pemerintah alergi diberitakan, sebaiknya jangan bekerja di ranah publik. Jadi pengusaha mie ayam saja, kan tidak ada wartawan yang datang meliput dapurnya,” pungkasnya.
Tidak begitu jelas suara dalam rekaman video yang beredar, namun jelas terlihat, Zaki diseret paksa dengan lontaran bahasa keras dan lantang sambil memaksa Zaki keluar dari kantor yang dibangun oleh uang rakyat tersebut.
“Saya bebas mau ngomong dan berkata kotor, bego, tolol atau apa kek, apa urusan lo’ itu hak saya,” ujar oknum security tersebut.
(Ppri/Red)
