SuaraRakyat.info Kota Sorong Papua Barat Daya – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Sorong mengeluarkan kritik keras terhadap eksekutif dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2025–2029, Senin (1/9/2025).
Sekretaris Fraksi Golkar, DPR Kota Sorong David Hehanussa, menyebut bahwa keterlambatan dokumen dan minimnya kedisiplinan dalam penyampaian kebijakan sudah bukan sekadar masalah prosedural, tapi telah menghambat pengambilan keputusan penting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini adalah peringatan terakhir. Pemerintah kota wajib memperbaiki disiplin, integritas, dan komitmen kolektif,” tegasnya.
Fraksi Golkar menyampaikan sepuluh isu prioritas dalam RPJMD yang dinilai memerlukan perhatian serius:
1. Pendidikan Gratis – Harus disertai kajian mendalam agar tidak menurunkan kualitas pendidikan.
2. Pengendalian Banjir – Masterplan harus segera diimplementasikan, dengan dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
3. Transformasi Digital PAD – Agar pendapatan tercatat transparan dan laporan mudah dilacak.
4. Pembentukan Kampung Baru – Sinergi legislatif-eksekutif sangat diperlukan.
5. Kontribusi BUMN/BUMD – Diingatkan agar kontribusi fiskal dilakukan secara transparan dan adil.
6. Perlindungan Perempuan & Anak – Mendesak pembangunan rumah aman dan sistem pendampingan hukum yang kokoh.
7. Layanan untuk ODGJ – Fasilitas kesehatan jiwa masih minim, masyarakat dan relawan sudah lebih dulu ambil peran.
8. Krisis Sampah – Produksi sampah harian mencapai 250 ton, pengelolaan masih lemah.
9. Pemulihan Pasar Sentral Remu – Kebakaran 2024 masih menyisakan kerugian bagi pedagang kecil.
10. Kemiskinan – Kota Sorong mencatat angka kemiskinan tertinggi keenam secara nasional (13,67%).
Dua aspirasi utama masyarakat yang terus muncul dalam reses:
• Tunjangan RT/RW: mendesak kejelasan besaran dan jadwal penyaluran secara transparan.
• Penerangan Jalan: lampu jalan menjadi simbol kepedulian terhadap keselamatan warga, khususnya di daerah rawan.
Fraksi Golkar juga menyatakan keprihatinan terhadap ketidakselarasan tema RPJMD dengan fakta di lapangan.
Misalnya, target transformasi digital di tahun pertama dinilai terlalu ambisius ketika infrastruktur teknologi masih terbatas.
“Mari pastikan RPJMD tidak hanya sekadar deretan target ambisius. Ia harus menjadi dokumen kerja yang hidup dan nyata, menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Hehanussa.
Fraksi Golkar menutup pandangan umumnya dengan ajakan untuk berintrospeksi.
“Kota ini tidak dibangun hanya oleh janji, tapi oleh bukti nyata yang dirasakan rakyat. Setiap keterlambatan adalah cermin lemahnya rasa hormat kepada rakyat. Mari kita wujudkan impian bersama dengan langkah-langkah kecil yang konsisten dan hati yang peduli,” Tutupnya.(tribunsorong.com/ismail saleh)
Sumber Foto : Tribunsorong.com/ismail saleh
Caption : PANDANGAN FRAKSI- Sekretaris Fraksi Golkar David Hehanussa saat memberikan Pandangan Fraksi terhadap RPMJD Kota Sorong tahun 2025-2029.
