SUARARAKYAT.info|| Indragiri Hilir – Langkah tegas Bupati Siak, Afni, yang berani mengeluarkan adendum bahkan mencabut izin operasional PT SSL demi memperjuangkan hak-hak masyarakat, kini menjadi sorotan publik. Keberanian tersebut tidak hanya menuai apresiasi besar, tetapi juga membangkitkan harapan dari masyarakat di daerah lain yang mengalami nasib serupa, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).minggu (24/8/2025)
Di Inhil, konflik lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan sawit PT IJA dan PT SAGM telah berlangsung lama. Polemik yang tak kunjung selesai ini meninggalkan luka mendalam: lahan masyarakat yang diduga diserobot perusahaan, perkebunan warga yang hancur akibat serangan hama, hingga persoalan hukum yang menjerat sejumlah warga yang berjuang mempertahankan haknya.
Tangisan dan ratapan keluarga para terpidana yang pasrah, namun sejatinya tak rela melepas hak mereka, menggambarkan betapa peliknya persoalan agraria di daerah tersebut. “Sudah banyak masyarakat yang jadi korban, bukan hanya lahan yang hilang, tapi juga ada yang sampai harus mendekam di penjara hanya karena memperjuangkan haknya,” ujar Syahwani S.Kom, CLA, CPLA, Ketua DPD LBH CCI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syahwani menegaskan, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum menunjukkan langkah konkret untuk memberi efek jera terhadap perusahaan-perusahaan nakal. Padahal, kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi, adendum, bahkan pencabutan izin sangat memungkinkan jika terbukti perusahaan merugikan masyarakat.
Keberanian Bupati Siak menjadi contoh nyata bahwa kepala daerah dapat berpihak kepada masyarakat. Pertanyaan besar kini mengemuka: apakah Bupati Inhil, H. Herman, juga berani mengambil sikap serupa?
“Apakah pemerintah Inhil berani mengeluarkan kebijakan tegas seperti Bupati Afni? Apakah izin perusahaan yang berkonflik dengan rakyat berani dicabut? Itu yang ditunggu masyarakat,” tegas Syahwani.
Masyarakat Indragiri Hilir kini menunggu langkah nyata dari Bupati H. Herman. Bagi mereka, keberpihakan pemerintah adalah harapan terakhir dalam mengakhiri derita panjang konflik agraria.
(Syh)
