SUARARAKYAT.info||Lampung- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto memberikan apresiasi tinggi atas kerja sama erat yang terjalin antara para Wali Kota, Bupati, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, sinergi ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.jumat (15/8/2025)
Dalam kunjungan kerjanya di Lampung, Mendes Yandri menekankan bahwa peran pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum sangat krusial dalam membimbing para kepala desa agar memahami regulasi dan mekanisme penggunaan anggaran. Salah satu inovasi yang kini diandalkan adalah penerapan aplikasi JAGA DESA, sebuah platform digital yang dirancang untuk memudahkan monitoring, pendampingan, serta pembinaan terhadap pengelolaan dana desa.
“Dengan adanya aplikasi JAGA DESA, para kepala desa akan didampingi dan diarahkan secara langsung dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi kepala desa yang terjerat masalah hukum karena penyimpangan penggunaan dana desa,” ujar Yandri.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, JAGA DESA bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai media edukasi. Melalui aplikasi ini, kepala desa dapat memperoleh panduan teknis, laporan transparansi, hingga peringatan dini apabila ditemukan potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan anggaran.
Yandri optimistis, sinergi yang solid antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perangkat desa akan menjadi kunci sukses dalam meningkatkan kualitas pembangunan di desa-desa, terutama di Provinsi Lampung. “Kita ingin memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong perekonomian desa,” tambahnya.
Dengan dukungan semua pihak, ia berharap Lampung dapat menjadi contoh nasional dalam tata kelola keuangan desa yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
(Swd)














