Suararakyat.info.Jakarta-Berdasarkan data Badan Statistik (BPS) per Februari 2025 didapat 7,28 juta pengangguran, ironisnya lebih dari 1 juta orang merupakan lulusan perguruan tinggi/sarjana.Tak pelak pemerintah tengah mendorong penyelarasan antara pendidikan dan kebutuhan dunia industri/ konsep link and match tentu kuncinya regulasi ada di pemerintah untuk mengendalikan pengangguran terdidik.
Alhasil pemerintah sangat sadar akan pengangguran tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan tunggal.Oleh karenanya strategi lintas sektor dan berkelanjutan program menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era Presiden Prabowo Subianto.Padahal kondisi terkini pertumbuhan ekonomi sedang berjalan membaik bahkan trenya positif terlihat dari pendapat perkapita masyarakat mengalami peningkatan tapi lapangan pekerjaan sulit didapat.
Menurut Prof Sumaryoto sebetulnya pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan per kapita, sementara kenaikan pendapatan banyak faktor/sumbernya.Apalagi dikaitkan dengan teknologi digital, jadi banyak perusahaan tumbuh tapi tidak dengan menambah lapangan pekerjaan justru malah mengurangi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengejar pertumbuhan/profit yang tinggi tapi mengorbankan karyawan, dengan menggunakan teknologi digital dirasa lebih efisien dan murah gejala sekarang seperti itu,”ujar Prof Sumaryoto Rektor Unindra kepada suararakyat.info, di Jakarta, Rabu (06/08/2025).
Untuk mengantisipasi hal ini tambah Prof Sumaryoto pemerintah harus mengendalikan.Sebab Kalau tidak dengan caranya perusahan untuk mendapatkan profit yang tinggi tanpa memperhatikan faktor kemanusian.
“Jangan lupa bahwa manusia tetap dibutuhkan apalagi yang bersangkutan ikut berperan memajukan perusahaan, jadi jangan serta merta karena perusahaan menggunakan teknologi digital kemudian diberhentikan/PHK dengan alasan profit, disinilah peran pemerintah untuk mengendalikan, tidak boleh dunia industri/usaha dilepas sendiri, kalau bicara perusahaan/individu, bicara kepentingan orientasinya profit sementara ekses yang terkait dengan PHK tidak dipikirkan itu masalahnya,”urainya.
Dikatakan Prof Sumaryoto dalam menangani kurangnya lapangan pekerjaan bagi sarjana pemerintah harus mengendalikan banyak perusahaan yang tumbuh tapi tidak selaras dengan kebutuhan tenaga kerja.
“Jadi kemajuan teknologi ini perlu dikendalikan/melindungi para pekerja. Jadi perusahaan jangan hanya memperhatikan aspek upah saja. Ini yang namanya fenomena desrupsi ( desruption ) dan ini terjadi di seluruh dunia,”tandasnya.
(s handoko)
