Suararakyat.info.Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden H. Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan sebuah proyek ambisius bernama Danantara, yang digadang-gadang sebagai sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketiga di dunia. Dengan nilai aset yang diklaim mencapai USD 900 miliar atau sekitar Rp 15.000 triliun, proyek ini diyakini oleh Presiden akan menjadi tonggak baru menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, di balik gegap gempita peluncurannya, muncul sejumlah kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil, jurnalis senior, aktivis anti-korupsi, dan pegiat keadilan sosial. Mereka mempertanyakan bukan hanya transparansi dan tata kelola Danantara, tapi juga logika ekonomi dan moralitas di balik pembentukannya. Salah satunya datang dari Dr. Bernard BBBBI Siagian, Ketua DPP GAKORPAN dan LBH Pers Presisi Polri, yang menyebut proyek ini sebagai sebuah “Paradoks Besar di Negeri yang Sedang Terlilit Hutang dan Luka Sosial.”
Danantara dibentuk sebagai superholding, perusahaan induk yang menghimpun seluruh aset dan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu entitas. Konsepnya, kekayaan negara yang sebelumnya tersebar dan dikelola terpisah kini akan disatukan untuk meningkatkan daya ungkit (leverage) dalam mencari pendanaan dan investasi. Model ini disebut mirip seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, kritik utama muncul dari sisi pengambilan keputusan yang sentralistik dan tertutup. Melalui perubahan regulasi BUMN dan perpres baru, manajemen Danantara diberi wewenang besar untuk menjual, menjaminkan, hingga membentuk joint venture atas aset negara tanpa mekanisme check and balance yang ketat. “Ini bukan efisiensi, tapi justru konsentrasi kuasa ekonomi kepada segelintir elite,” ujar Dr. Bernard.
Ironisnya, proyek sebesar Danantara dibiayai dari penyunatan anggaran vital negara seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. Pemerintah menyuntikkan dana segar ratusan triliun rupiah ke Danantara, bukan dari surplus APBN, tapi dari pos anggaran lain yang sangat dibutuhkan rakyat kecil. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa proyek ini justru akan memiskinkan rakyat demi memperkaya negara (atau elite pengelola negara).
Lebih lanjut, sejumlah kasus penggusuran dan konflik agraria, seperti tragedi Sampali dan pengusiran paksa rakyat dari lahan eks HGU PTPN II di Sumatera Utara, juga dikaitkan dengan proyek-proyek properti dan investasi yang berafiliasi pada logika Danantara. “Apa gunanya sovereign wealth fund kalau tanah rakyat dikuasai dan dijual ke pengembang elit dan asing?” tegas Rusman Pinem, pegiat agraria dari Sumut.
Para pengkritik juga menilai pemerintah sedang memaksakan diri meniru model Temasek atau Khazanah, tanpa memiliki prasyarat dasar yang sama. Singapura dan Malaysia memiliki APBN kuat, surplus anggaran, dan sistem pengawasan institusional yang mapan. Indonesia justru sedang menghadapi krisis fiskal, dengan utang pemerintah yang terus membengkak dan risiko imbal hasil surat utang yang tertinggi di ASEAN.
“Jika kita tidak memiliki dana abadi dari surplus minyak seperti Norwegia, dan tidak punya kekuatan manufaktur seperti China, lalu modal dari mana yang kita pakai? Utang baru?” kritik Agip Supendi, pengamat ekonomi politik.
Salah satu alasan utama pembentukan Danantara adalah untuk membiayai mega proyek hilirisasi di sektor pertambangan. Pemerintah bahkan menargetkan Rp 10.000 triliun pembiayaan sektor ini hingga tahun 2040, dengan 90% di antaranya berasal dari Danantara. Namun pertanyaan besar muncul: siapa yang diuntungkan dari hilirisasi?
Sejumlah studi menunjukkan bahwa hilirisasi nikel dan mineral lainnya tidak signifikan meningkatkan pendapatan negara atau kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Sebaliknya, yang muncul adalah eksploitasi lingkungan, konflik sosial, serta penggusuran besar-besaran. “Jika 90% dana Danantara dipakai untuk sektor tambang, berarti kita sedang mempertaruhkan nasib bangsa pada satu sektor rapuh,” ujar Dr. Bernard.
Model pengelolaan Danantara yang bersifat militeristik dan tertutup juga menyimpan potensi besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sistemik. Pengalaman Dana Abadi seperti Asabri, Jiwasraya, dan Taspen menunjukkan bahwa tanpa akuntabilitas publik, dana rakyat bisa dengan mudah dijarah oleh para elite berjas rapi. Danantara, jika tidak diawasi, bisa mengulang skandal serupa dalam skala lebih besar.
“Apakah ini warisan ekonomi dari ayahnya Prabowo, Prof. Soemitro? Tidak. Ini justru pengkhianatan terhadap gagasan dasar pembangunan rakyat,” ujar Dr. Bernard
Pemerintah ingin meyakinkan rakyat bahwa Danantara adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Namun jika pembangunan hanya menguntungkan investor besar, mempersempit ruang partisipasi rakyat, dan menjadikan rakyat sekadar penonton apakah itu masih bisa disebut pembangunan?
“Danantara hanya akan menjadi solusi jika dibarengi keterbukaan, partisipasi, dan keberpihakan kepada rakyat. Tanpa itu, ia hanyalah megaproyek penuh janji, yang menjadi surga bagi korporasi dan neraka bagi rakyat,” pungkas Dr. Bernard.
Narasumber: Dr Bernard BBBBI Siagian SH.Makp.Ketua DPP GAKORPAN LBH PERS PRESISI POLRI GSN.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan hasil investigasi kritis tim independen jurnalis dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Nasional Suara Rakyat. Kami membuka ruang klarifikasi dari pihak pemerintah atau pihak Danantara. Namun yang utama, kami menyerukan perlunya audit independen, pengawasan publik, dan keterbukaan informasi atas seluruh kegiatan dan keputusan Danantara.
