Suararakyat.info.Sukabumi –Ironi dari niat baik pemerintah kini terjadi di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Program bantuan relokasi bencana alam yang diberikan kepada warga terdampak bencana longsor yang
terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2015. silam, kini disinyalir berubah fungsi dan disalahgunakan. Sejumlah rumah bantuan yang dibangun untuk memberi tempat tinggal aman bagi korban bencana, diduga telah dikomersilkan oleh oknum penerima bantuan, mulai dari dikontrakkan hingga digadaikan kepada pihak ketiga.
Bencana longsor yang melanda Kampung Cimerak, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, pada tahun 2015 menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui program relokasi membangunkan rumah-rumah bantuan di Kampung Cilangla, RT 05 RW 03, Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas. Total terdapat 34 Kepala Keluarga (KK) yang direlokasi ke tempat tersebutsebagai upaya pemerintah memberikan hunian yang aman dan layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan tim media, sejumlah rumah yang berada di area relokasi tersebut kini tak lagi dihuni oleh penerima manfaat. Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa beberapa rumah telah kosong karena pemilik awal memilih kembali ke Kampung Cimerak lokasi lama yang dianggap lebih strategis untuk mata pencaharian.
“Beberapa warga memang sudah meninggalkan rumah relokasi. Rumahnya sekarang ada yang dikontrakkan, bahkan ada juga yang digadaikan ke pengusaha jahit inisial Id. Padahal rumah itu kan bantuan dari negara,” ungkap sumber tersebut.
Tim media yang menelusuri kabar tersebut kemudian mengonfirmasi kepada Ketua RT 05 RW 03 Kampung Cilangla. Ia membenarkan bahwa rumah-rumah tersebut memang merupakan bantuan relokasi dari pemerintah. Namun terkait proses serah terima, ia mengaku tidak mengetahui secara detail karena sebelumnya lokasi tersebut berada di bawah RT 02.
“Memang benar itu dulunya rumah bantuan pemerintah. Tapi sekarang ada sebagian rumah yang dikontrakkan dan bahkan digadaikan. Alasan mereka kembali ke Kampung Cimerak karena lebih dekat dengan mata pencaharian mereka. Tapi ya, yang disayangkan, seharusnya rumah bantuan tidak dijadikan objek kontrakan, apalagi digadaikan. Warga di sini juga banyak yang masih butuh rumah,” ujarnya saat ditemui pada Rabu sore (16/7/2025).
Untuk memperdalam informasi, tim media juga mendatangi rumah yang disebut sebagai lokasi tempat penggadaian. Didampingi oleh Linmas setempat, Pepen, tim bertemu dengan Id (nama samaran), seorang pengusaha tukang jahit. Ia mengakui memang menerima gadai rumah dari sejumlah warga penerima bantuan.
“Iya, mereka awalnya pinjam uang, katanya buat modal garap sawah. Ada yang pinjam Rp5 juta, ada juga yang Rp10 juta. Rumah itu jadi jaminannya. Karena rumahnya kosong, ya saya kontrakkan ke orang yang butuh,” ungkap Id.
Ditempat terpisah kepala desa cireunghas Denny Nurmawan, S.IP. membenarkan adanya relokasi rumah hibah tersebut di desanya
“Iya kalo soal tanah dan lokasinya betul berada di kampung cilangla desa cireunghas, akan tetapi sejauh ini saya tidak tau persis perihal dokumen nya rumab tersebut seperti apa dan bagaimana hanya saja warga yang dari cimerak itu di relokasi. Adapun untuk warga yang dari relokasi tersebut statusnya pun masih tercatat sebagai warga di desa tegal panjang, mengenai pemberian hibah tersebut coba lebih jelasnya di konfirmasi ke dinas BPBD langsung pak”.katanya kades saat di konfirmasi lewat sambungan telpon whatsapp pada kamis (17/7/2025) sore
Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan serius mengenai pengawasan terhadap program bantuan negara, khususnya yang bersumber dari anggaran bencana. Relokasi seharusnya menjadi solusi jangka panjang, bukan menjadi ladang bisnis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Komersialisasi rumah bantuan tidak hanya menyalahi tujuan awal, tetapi juga bisa masuk dalam ranah penyalahgunaan aset negara.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi maupun dari dinas BPBD belum Terkonfirmasi. Namun tim media akan terus menelusuri sejauh mana dugaan ini berlangsung dan apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam praktik gadai dan sewa menyewa rumah relokasi tersebut.
Pengamat kebijakan publik dan tata kelola bencana menyebutkan bahwa praktik semacam ini harus segera ditindaklanjuti. Selain mencederai semangat keadilan sosial, potensi kerugian negara juga besar karena menyangkut aset hibah negara. Pemerintah daerah didesak untuk segera melakukan audit dan langkah korektif agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.
(Tim Red)
