Aktivis Senior Dr.Bernard Siagian: Sindir Tajam Pejabat Berkamuflase Dermawan, Rakyat Terlunta di Tanah Sendiri

- Penulis

Minggu, 29 Juni 2025 - 04:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Jakarta– aktivis senior dan juga sebagai Ketua DPP GAKORPAN-LBH Pers Presisi Polri, Dr. Bernard BBBI Siagian, melontarkan kritik pedas terhadap perilaku sebagian pejabat Indonesia yang ia sebut sebagai “Pejabat Gopey” sindiran tajam bagi mentalitas pencitraan yang miskin empati, namun rakus pencitraan.

Dalam wawancara khusus, Bernard menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang besar dan kaya sumber daya alam ini, justru dikelilingi oleh kepemimpinan normatif penuh ilusi, yang lebih sibuk tampil di media sosial ketimbang bekerja nyata menyentuh derita rakyat. “Pejabat sedikit turun ke lapangan, langsung selfie. Sedikit senyum pada rakyat, langsung dicitrakan seolah pahlawan,” tegasnya.minggu (28/6/2025)

Bernard juga menyoroti situasi global yang kian genting, terutama ketegangan di Timur Tengah antara Iran, Irak, Israel dan Palestina, yang kini berdampak ke kawasan Asia, bahkan menyentuh Indonesia melalui peringatan strategis di wilayah seperti Kendari. Ia memandang situasi ini sebagai ancaman nyata terhadap perdamaian dunia dan menyerukan agar Presiden H. Prabowo Subianto, sebagai tokoh Non-Blok, segera tampil menyerukan Gencatan Senjata Global demi kemanusiaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia bahkan menyandingkan langkah diplomatik itu dengan panggilan sejarah dari tokoh global berdarah Indonesia, Barack Obama, yang pernah menyerukan hal serupa.

Namun di tengah ancaman global itu, Bernard menyoroti tragedi yang lebih dekat penggusuran brutal rakyat miskin di Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara. “Itu bukan sekadar konflik lahan. Itu adalah penghancuran peradaban. Rumah, sekolah, rumah ibadah semua dihancurkan demi proyek hunian elite ‘Sampali City’,” katanya.

Bernard menduga kuat adanya kolaborasi antara mafia tanah, pengusaha hitam, dan oligarki lokal yang didukung oknum pejabat daerah. Ribuan rakyat yang telah mendiami lahan eks HGU PTPN II selama lebih dari 65 tahun digusur tanpa belas kasih, padahal lahan tersebut merupakan bagian dari permohonan rakyat sejak tahun 1999 dan pernah dijanjikan dalam Kesepakatan Tim B+ SK 42–43 tahun 2002 sebagai bagian dari reforma agraria.

READ  Jaga Etika dalam Berprofesi, Hindari Bermasalah dengan Hukum

“Jika Presiden Prabowo ingin benar-benar berpihak kepada rakyat, maka Sampali harus menjadi prioritas evaluasi nasional. Jangan biarkan janji ASTA CITA hanya jadi slogan,” ujar Bernard, menyerukan pembentukan Tim Khusus Sekretariat Negara dan pelepasan hak oleh Kementerian BUMN, ATR/BPN dan PTPN II, agar tanah tersebut dikembalikan ke rakyat dan dijadikan pondasi Perumahan Rakyat Sejuta Unit, lumbung pangan, dan koperasi desa merah putih.

Bernard menutup kritiknya dengan analogi sindiran lewat karakter fiktif “Si Gopey” dan “Mak Gopey”, pasangan kaya pelit di kampung yang hanya sekali memberi sisa nasi kotak dan uang lima ribu ke pemulung—tapi kemudian jadi bahan pemberitaan, dielu-elukan sebagai dermawan luar biasa karena pencitraan. “Itulah pejabat kita. Sedikit amal, banyak kamera,” katanya getir.

Menurut Bernard, pejabat sejati adalah mereka yang bekerja dalam diam, dengan hati tulus, dan tangan kanan memberi tanpa tangan kiri tahu. Bukan mereka yang mengejar popularitas di media sosial atau memoles citra demi jabatan lanjutan.

Bernard mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mendorong evaluasi besar-besaran terhadap mentalitas dan kinerja pejabat melalui resuffle kabinet dan percepatan program ASTA CITA 2045, sebagai bentuk langkah darurat menyelamatkan NKRI dari korupsi berjamaah, pencitraan, dan kebangkrutan etos kerja.

Ia juga menyisipkan aspirasi pribadi, yakni kasus putri kandungnya, Debby Grace Siagian, mahasiswa FH UKI, yang berprestasi namun terancam tak bisa melanjutkan studi karena terbentur biaya UKT, meski telah mengajukan berbagai surat keterangan tak mampu.

“Kami hanya ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI bukan hanya milik pejabat dan pengusaha properti, tapi milik setiap orang kecil yang dizalimi sistem,” pungkasnya.

Salam ASTA CITA, Selamat HUT Bhayangkara ke-79 Jayalah INDONESIA EMAS!

Sumber: Dr.Bernard BBBI Siagia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pakar Hukum Kristianto Manullang: Menanti Keppres Prabowo, Polemik Status Ibu Kota Negara Kembali Menghangat Pasca Putusan MK
Kepala tukang: Pondasi Bak Penampungan Air Bersih Harus Presisi
Satgas TMMD Ke-128 Kodim 1801/Manokwari, Berikan Pertolongan Pertama Kepada Warga Yang Terkena Parang Saat Kerja
17 Tahun LBH BALINKRAS: Dari Pendampingan Rakyat Kecil hingga Menjaga Marwah Keadilan di Tengah Tantangan Zaman
252 Siswa SDN Ciherang Sukabumi Tak Terima MBG Lebih Lima Bulan, Disebutkan Alasan Over Kuota
321 WNA Digulung di Hayam Wuruk, Polri Bongkar Dugaan Sindikat Judi Online dan Penipuan Daring Internasional Bernilai Miliaran Rupiah
TMMD Ke-128 Kodim 1801/Manokwari, Jadi Bukti Nyata Soliditas TNI-Polri dan Rakyat Kompak Bangun Kampung Tanah Rubuh
Kodaeral XIV Sorong Gelar Persami Korps Kadet Republik Indonesia Gelombang V
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 00:01 WIB

Pakar Hukum Kristianto Manullang: Menanti Keppres Prabowo, Polemik Status Ibu Kota Negara Kembali Menghangat Pasca Putusan MK

Selasa, 12 Mei 2026 - 05:11 WIB

Kepala tukang: Pondasi Bak Penampungan Air Bersih Harus Presisi

Selasa, 12 Mei 2026 - 05:07 WIB

Satgas TMMD Ke-128 Kodim 1801/Manokwari, Berikan Pertolongan Pertama Kepada Warga Yang Terkena Parang Saat Kerja

Senin, 11 Mei 2026 - 14:16 WIB

17 Tahun LBH BALINKRAS: Dari Pendampingan Rakyat Kecil hingga Menjaga Marwah Keadilan di Tengah Tantangan Zaman

Senin, 11 Mei 2026 - 11:01 WIB

252 Siswa SDN Ciherang Sukabumi Tak Terima MBG Lebih Lima Bulan, Disebutkan Alasan Over Kuota

Berita Terbaru