Krisis Lapangan Kerja Kian Parah, Prof. Dr. Sutan Nasomal Kritik Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran

- Penulis

Rabu, 25 Juni 2025 - 03:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Jakarta-Kekhawatiran akan memburuknya situasi ketenagakerjaan nasional kembali disuarakan oleh Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus ekonom senior tanah air. Dalam keterangannya kepada para pemimpin redaksi media cetak dan daring dalam dan luar negeri, Prof. Sutan menilai bahwa ancaman pengangguran pada tahun 2025 ini semakin membengkak, dan hal itu sudah ia prediksi sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sejak tahun lalu, saya sudah memperingatkan bahwa bila para pembantu presiden dalam Kabinet Merah Putih tidak bekerja ekstra keras membenahi struktur ekonomi nasional, maka rakyat akan menanggung akibatnya. Dan kini terbukti, lowongan pekerjaan justru makin sulit diakses oleh masyarakat,” ujarnya tegas dalam wawancara via telepon dari markas pusat Partai Oposisi Merdeka, yang berlokasi di kawasan Asrama Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (25/6/2025).

Prof. Sutan menilai bahwa pemerintah terkesan hanya fokus pada pencitraan politik dan pembangunan fisik jangka pendek, namun lalai dalam memperkuat sektor ekonomi riil yang menopang kesejahteraan rakyat secara langsung, seperti sektor industri padat karya, pertanian, dan UMKM. “Ekonomi kita ini butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar program-program kosmetik yang tak menyentuh akar persoalan,” tambahnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kritiknya yang tajam, Prof. Sutan juga menyoroti lambannya reformasi birokrasi dan tidak adanya terobosan signifikan dalam mendorong investasi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Kalau investor hanya diarahkan ke sektor yang padat modal dan minim tenaga kerja, ya jangan heran kalau angka pengangguran makin melonjak,” katanya.

READ  Prof Dr Sutan Nasomal Minta Kemenkes RI Bersama Kadinkes DKI Jakarta Transparan Pada Media Buka Data Mamnpaat Rakyat Tahu

Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka per Maret 2025 meningkat menjadi 8,1 juta orang, naik dari 7,3 juta pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini diperparah dengan semakin sempitnya ruang kerja bagi lulusan baru, sementara dunia industri masih berhati-hati untuk berekspansi di tengah ketidakpastian global dan regional.

Prof. Sutan yang dikenal vokal dan independen sejak era reformasi itu juga mendesak agar pemerintah segera membuka dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku usaha, serikat buruh, dan kelompok masyarakat sipil untuk merumuskan peta jalan ketenagakerjaan nasional yang lebih adil dan inklusif.

“Rakyat tidak butuh pidato-pidato indah. Mereka butuh pekerjaan, harga yang terjangkau, dan rasa aman dalam hidup. Pemerintah harus segera membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir elite,” pungkasnya.

Pernyataan keras dari Prof. Dr. Sutan Nasomal ini diharapkan menjadi bahan refleksi serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan setahun, agar tidak kehilangan arah dan kepercayaan publik di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks.

 

(Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hak Siswa Dipertanyakan, Dugaan Penahanan PIP dan Denda Tunggakan Mencuat di MA Sabilal Muhtadin
Muswil I MUI Papua Barat Daya Dipalang Adat, MMP Tuntut Keterlibatan Muslim Asli Papua
APINDO Minta Kajian Komprehensif Sebelum Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Diratifikasi
Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI
Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Nama Calon Tersangka Sudah Dikantongi Polda Papua Barat Daya, Kasus Korupsi Inspektorat Tinggal Tunggu Audit BPK
Mahasiswa Sorong Desak Evaluasi Kebijakan Pemerintah, Tolak MBG, Soroti Harga BBM dan Pemborosan APBN
UICI dan Dr. Fachrul Razi Bahas Otonomi Daerah dalam Bingkai Wawasan Nusantara
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 08:03 WIB

Hak Siswa Dipertanyakan, Dugaan Penahanan PIP dan Denda Tunggakan Mencuat di MA Sabilal Muhtadin

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:44 WIB

Muswil I MUI Papua Barat Daya Dipalang Adat, MMP Tuntut Keterlibatan Muslim Asli Papua

Jumat, 19 Juni 2026 - 02:32 WIB

APINDO Minta Kajian Komprehensif Sebelum Konvensi ILO tentang Pekerja Platform Diratifikasi

Jumat, 19 Juni 2026 - 00:06 WIB

Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:57 WIB

Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan

Berita Terbaru