Suararakyat.info.Jakarta- Suara rakyat kecil kembali menggema dari pelosok Sumatera Utara hingga ke jantung Ibu Kota. Tokoh jurnalis nasional dan aktivis pembela hak rakyat, Bunda Nelly Pardede dan Srikandi Farida Sebayang dari DPP PPWI dan GAKORPAN, menggandeng sosok muda intelektual dari Fakultas Hukum UKI, Debby Grace Siagian, serta perempuan tangguh dari Desa Sampali, menggelar seruan moral kepada pemerintah pusat agar tidak menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di tanah air.
Di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ratusan warga eks-karyawan PTPN II telah tinggal turun-temurun selama lebih dari 65 tahun. Namun kini, mereka digusur secara paksa, diintimidasi, dan dilucuti haknya oleh kolaborasi pengusaha pengembang, mafia tanah, dan aparat yang semestinya menjadi pelindung rakyat.
“Alam Terus Dikeruk, Utang Negara Menumpuk, Rakyat Menjerit”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bunda Nelly Pardede dengan suara lantang menyampaikan, “Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis darah dan air mata. Alam terus dikeruk secara sporadis dengan kerakusan. Sementara itu, utang negara makin menumpuk, rakyat makin sengsara, anak-anak menangis kelaparan, dan para elit penguasa hidup dalam kemewahan.”ujarnya (17/6/2025)
Mereka mengecam keras tindakan represif yang terjadi di lahan eks HGU PTPN II, termasuk wilayah Sampali, Mandoge, Bulu Cina, dan Gudang Asap. Ratusan aparat gabungan dari Satpol PP, polisi, hingga ormas beratribut loreng militer menyerbu kawasan ini dengan alat berat beko, menendang, memukuli warga, serta menghancurkan rumah-rumah dan tempat ibadah. Padahal di atas tanah itu berdiri rumah, sekolah, ladang, serta masjid dan gereja yang menjadi tempat bernaung dan beribadah rakyat kecil.
Salah satu potret kemanusiaan yang memilukan datang dari cerita seorang ibu yang terpaksa merebus tiga bongkah batu, pura-pura memasak daging di hadapan anak-anaknya. “Mau makan apa kita hari ini, Mak?” tanya seorang anak. Dengan air mata yang jatuh di wajah yang kering karena letih dan lapar, sang ibu hanya bisa berharap bantuan makanan dari Dinas Sosial akan datang. Sudah tiga hari perut mereka belum terisi makanan layak.
Ketua DPP GAKORPAN dan Ketua Gerakan Solidaritas Nasional Suara Milik Rakyat, Dr. Bernard BBBI Siagian, SH, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Sumatera Utara merupakan bentuk ketimpangan kebijakan publik yang harus dihentikan.
“Di masa lalu, ekspansi bisnis empat pengembang properti di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, sempat dihentikan demi menjaga konservasi dan hutan lindung. Maka sudah semestinya Presiden RI, Jenderal Prabowo Subianto, bersikap tegas pula terhadap penggusuran di Sumatera Utara,” ujarnya.
Ia juga menyoroti memanasnya isu klaim sepihak atas empat pulau yang secara historis merupakan wilayah Aceh berdasarkan Keputusan Presiden 1992, namun kini diklaim oleh Pemprov Sumut. Hal ini dianggap sebagai pemicu konflik horizontal dan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perdamaian Aceh.
Bunda Farida Sebayang menambahkan bahwa pembangunan proyek hunian mewah seperti CitraLand di tanah eks-HGU Sampali harus dihentikan. Mereka menuntut agar 4,8 hektare lahan yang telah digunakan untuk rumah, ladang, sekolah, dan rumah ibadah dikembalikan kepada rakyat dan eks-karyawan PTPN II.
Ia mendesak Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Otorita PT Danantara, Rosan Roeslani, agar segera melepaskan hak atas tanah tersebut demi keadilan. Gerakan SPS (Solidaritas Perjuangan Sampali) dan GAKORPAN menyerukan agar negara hadir, bukan menjadi alat penindas.
Seruan dari jurnalis senior, aktivis perempuan, mahasiswa, hingga rakyat di tanah penggusuran ini menggema dengan satu tanya: Masihkah Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar berbangsa dan bernegara?
Dalam suara yang sama, mereka menyerukan, “Kami hanya rakyat miskin yang mencintai tanah ini. Jangan bunuh kami dengan ketamakan. Kami bukan teroris. Kami hanya ingin hidup layak dan damai di tanah yang kami jaga sejak nenek moyang kami.”
Sumber:Dr. Bernard BBBI Siagian, Srikandi Farida Sebayang, GAKORPAN
