SUARARAKYAT.info || SUKABUMI- Kinerja Bupati Sukabumi, Asep Japar, menjadi perhatian sejumlah kalangan setelah lebih dari satu tahun menjabat sejak Februari 2025.
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, dalam keterangan tertulisnya pada April 2026 mengungkapkan bahwa publik masih menunggu dampak nyata dari program pemerintah daerah.
Ia menilai, pemerintahan daerah sejauh ini masih lebih terlihat pada sisi perencanaan dibandingkan implementasi di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur, pelayanan publik, dan lingkungan,” ujar Toto dalam keterangannya. Sabtu (25/04/2026).
Menurut Toto, kondisi tersebut membuat sebagian warga belum sepenuhnya merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
“Rakyat berhadapan langsung dengan kondisi riil di lapangan,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebelumnya telah menetapkan 11 program prioritas dalam RPJMD 2025–2029, termasuk pemulihan pascabencana dan pembangunan infrastruktur.
Bupati Asep Japar juga mengakui adanya peningkatan keluhan masyarakat, khususnya terkait kondisi jalan. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan responsivitas serta memperkuat komunikasi kepada publik.
“Perangkat daerah harus lebih responsif terhadap laporan masyarakat,” ucapnya.
Selain infrastruktur, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, layanan pengangkutan sampah saat ini mencakup 36 dari 47 kecamatan serta 154 desa dari total 381 desa dan lima kelurahan.
Sejumlah kawasan wisata pesisir, seperti Pantai Karanghawu, juga dilaporkan masih menghadapi persoalan sampah, terutama setelah periode libur panjang.
Dari sisi indikator makro, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukabumi pada 2024 tercatat sebesar 7,11 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 71,83, dan persentase penduduk miskin pada 2025 sebesar 6,26 persen.
Sejumlah pihak menilai capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja pemerintahan saat ini, karena sebagian merupakan kondisi struktural yang telah berlangsung sebelumnya.
Namun demikian, publik dinilai tetap menunggu percepatan kinerja dan terobosan kebijakan.
“Aspek komunikasi publik dan koordinasi antarperangkat daerah juga perlu diperkuat,” jelas Toto.
Sebagai perbandingan, sejumlah kalangan juga menyoroti gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam hal komunikasi publik dan pengambilan kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi hingga kini terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan serta mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah.
“Ke depan, masyarakat tentu berharap hasil pembangunan dapat semakin dirasakan secara langsung,” pungkasnya.
Penulis : Prim RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
