Suararakyat.info.Jakarta-Sejumlah tokoh nasional, aktivis, dan jurnalis senior bersuara lantang atas dugaan kuat penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penggelontoran Dana Desa yang tidak sesuai peruntukannya di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Dr. Bernard BBBI Siagian, Ketua DPP GAKORPAN, bersama tokoh nasional lainnya seperti Bunda Farida Sebayang, Prof. Dr. Henry Jayadi Pandiangan, Mayjen TNI (Purn) W. Silitonga, serta Ketua Umum PPWI Prof. Dr. Wilson Lalengke, menyerukan tindakan tegas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Desa, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menkopolhukam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, serta Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat.
Menurut Dr. Bernard, penyimpangan terhadap dana publik baik BOS maupun Dana Desa telah menjadi semacam praktik sistemik yang merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah. “Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini adalah kebohongan publik yang sudah akut. Dana yang seharusnya menjadi vitamin pembangunan malah dikorup untuk memperkaya segelintir elit,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.Kamis (29/5/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan tajam juga diarahkan kepada praktik tertutup dan minim transparansi di sekolah-sekolah dasar di wilayah Deli Serdang. Tim investigasi menemukan banyak sekolah tidak menampilkan papan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kondisi ini memperkuat dugaan penyelewengan Dana BOS.
“Ini pelanggaran terhadap hak publik untuk tahu. Bahkan kepala sekolah pun berdalih, papan informasi rusak diterjang angin. Nyatanya, dari pantauan lapangan, papan itu sudah lapuk dan tidak pernah diisi informasi,” ujar Bunda Farida Sebayang, Ketua Tim Investigasi LBH PERS PPWI.
Kasus Desa Sampali dan Sekolah Digusur
Salah satu kasus yang menyulut amarah publik adalah penggusuran paksa sekolah PAUD dan rumah warga di Jl. Kesuma, Desa Sampali. Aksi penggusuran dilakukan tanpa peringatan yang layak, mengakibatkan trauma mendalam bagi anak-anak dan masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut. “Kami tidak punya IMB, jadi rumah kami dihancurkan pakai beko, anak-anak pun ikut menangis ketakutan,” cerita seorang ibu korban penggusuran dengan mata berlinang.
Penggusuran tersebut dilakukan dengan pengawalan ketat Satpol PP, aparat loreng, dan kepolisian daerah, yang dinilai sebagai bentuk kekerasan struktural terhadap rakyat miskin. “Ini sudah bukan sekadar penggusuran. Ini pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Negeri ini milik rakyat, bukan milik pengusaha hitam dan oligarki sesat,” tegas Bunda Farida.
Tuntutan dan Seruan Nasional
GAKORPAN, PPWI, dan RBRPG.08 meminta kepada Kejaksaan Agung dan KPK agar turun langsung mengusut tuntas dugaan korupsi berjamaah di Deli Serdang, khususnya di Desa Sampali dan SDN Bulu China. “Kami ingin semua yang terlibat diusut, dicopot, dan diadili. Tidak ada ruang lagi untuk pembiaran,” tegas Rusman Pinem, warga setempat yang juga aktivis kontrol sosial.
Prof. Dr. Wilson Lalengke juga mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Bupati Deli Serdang Dr. ALT agar bertanggung jawab penuh terhadap kekacauan tata kelola dan pelanggaran HAM di daerah mereka. “Stop mentalitas No Viral, No Justice. Negara ini butuh pemimpin yang berpihak pada rakyat, bukan kepada para mafia tanah dan pelindung koruptor,” ujarnya.
Relawan RBRPG.08 menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan menyerahkan seluruh temuan kepada penegak hukum. “Jika benar ada praktik pelanggaran HAM dan korupsi, maka seluruh rantai pelaku, baik dari kepala sekolah, lurah, hingga oknum pejabat daerah, harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum dan rakyat,” tegas salah satu relawan di Jakarta.
(Dr.Bernard)
