Surarakyat.info.Jakarta-Wacana terkait Perguruan Tinggi Baik PTN-BH dan PTS akan dilibatkan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (WIUP) yang diinisiasi oleh DPR-RI menjadi polemik dan mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, ada yang setuju dan menolak/membatalkan.
Menurut Prof Sumaryoto pengelolaan tambang melibatkan kampus tujuannya sebetulnya baik cuma dirasa kurang tepat karena kalau tujuannya mengeksplor tambang/mineral, itu kan kaitannya adalah ranah bisnis/perusahaan. Sementara kampus adalah lembaga pedidikan, ini yang kurang tepat.
“Saya kurang sependapat kampus dilibatkan pengelolaan tambang walaupun tujuannya baik . Tujuannya untuk memberikan kesempatan mendapatkan income/profit tapi kurang tepat karena kampus bukan untuk bisnis praktis ataupun politik praktis tapi lembaga pendidikan, walaupun kajian keilmuannya memang dikampus,”ujar Prof Sumaryoto Rektor UNINDRA kepada SUARARAKYAT.INFO, di Jakarta, Minggu (09/02/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Prof Sumaryoto menyebut untuk membantu kampus dalam persoalan keuangan baik UKT/SPP buat mahasiswa bukan seperti itu caranya. Selama ini sudah ada bantuan pemerintah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jadi jangan sampai kampus diseret kebisnis secara praktis . Apabila sudah seperti itu bisa mencampur adukan ranah keilmuan ( lembaga pendidikan) dengan ranah parktık (dunia usaha/dunia industri).
“Nanti dalam struktur organisasi kampus mau diletakkan dimana? Meskupun ada prodinya bukan berarti kampus mengelola seperti perusahaan, jadi dikampus hanya kajian keilmuan dan riset, tapi bukan secara praktis,” tegasnya.
Untuk mengelola perusahaan tambah Prof Sumaryoto serahkan saja kepada swasta maupun BUMN itu lebih tepat dan proposional.
“Jangan ingin memberikan perhatian ke perguruan tinggi dengan cara seperti itu, itu yang kurang tepat,”tandasnya.
(s handoko)
