Suararakyat.info.SBB Maluku-Komisi III DPRD SBB mengadakan rapat dengar pendapat dengan, dinas Kesehatan Daerah, dan pihak puskesmas Waisala, guna membahas terkait persoalan pemotongan JKN, namun dalam RDP itu tidak dihadiri oleh kepala dinas Kesehatan SBB dan kepala puskesmas waesala. Pada Jumat (31/1/2025).
Ketidakhadiran kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas pada RDP itu dianggap tak menghargai komisi III DPRD SBB selaku mitra kerja, padahal kehadiran Kadis Kesehatan dan Kapus Waesala sangat penting untuk menjelaskan soal pemotongan JKN tersebut.
Sikap yang ditunjukkan Kadis Kesehatan Gariman Kurniawan dan Kapus Waesala Saniaty Tuankotta sudah ”Pandang Enteng” terhadap lembaga legislatif dalam hal ini Komisi III DPRD SBB. Kadis Kesehatan mengutus stafnya untuk mewakili di RPD tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas sikap mereka bisa merusak hubungan kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif khususnya Komisi III dan Dinas Kesehatan Daerah. Mereka merasa paling hebat dan menganggap remeh anggota dewan dalam hal ini Ketua dan seluruh komisi III DPRD SBB.
Dalam keterangan Ketua Komisi III DPRD SBB Andi Nur Akbar yang dikutip dari Globaltimur,com menyampaikan Komisi III mengundang pihak puskesmas Waisala dan pihak Kadis Kesehatan untuk hadir menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi di puskesmas Waisala dalam hal ini adalah terkait Jaminan Kesehatan nasional (JKN).
”Terkait pemotongan tersebut itu diatur oleh regulasi pada komponen tunjangan yang mana dipotong satu persen dari jasa medisnya,”. Jelas Andi
Andi bilang, pemotongan satu persen itu baru berjalan dari tahun 2023 sementara dari kementerian keuangan itu harus di potong dari tahun 2020 sehingga menjadi temuan yang harus di kembalikan, hal itu juga di benarkan oleh pihak BPJS SBB,”ungkap Andi.
Untuk menyelesaikan masalah JKN Kapitasi dan Non Kapitasi yang ada di puskesmas desa Waisala maupun lainya itu kita harus mendapat kejelasan langsung dari kepala Dinas Kesehatan SBB sehingga tidak menjadi asumsi ataupun kesalahan persepsi publik.
Kami juga akan melihat persoalan JKN bukan saja di puskesmas desa Waisala tetapi puskesmas lain juga karena di khawatirkan hal serupa juga terjadi di puskesmas lain. Tambah-nya
Hal inilah yang harus kita hindari agar pelayanan kesehatan di SBB kedepan jadi lebih baik lagi. Pungkas Andi
(TIM)
