Doc Photo: Doly Sangadji S.H.Ketua Kordinator JDW
Suararakyat.info.Jakarta-Presiden Prabowo Subianto pada janji kampanye terbukti untuk merealisasikan melalui program kerja unggulan dibidang sosial-ekonomi, kesehatan-pendidikan tak terkecuali aspek hukum yang menjadi sorotan masyarakat.Kerja nyata dibidang hukum tidak akan main-main serta tidak pandang bulu untuk tujuan keadilan masyarakat.
Alhasil tolak ukur kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai dengan arahan dan visi misi yang terencana dan terukur.
Menurut Sangaji Pemerintahan Prabowo dan Gibran akan genap 100 hari kerja pada 28 Januari 2025 mendatang. Semenjak dilantik hingga saat ini, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, disertai dengan tanggapan positif maupun negatif dari publik.
Diketahui hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 80,9 persen responden puas dan juga beberapa survei lain yang hasilnya juga tidak jauh beda yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai rata-rat 80 persen ke atas dan ini menunjukan hasil kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang sangat luar biasa.
artinya ketika kita melihat dan mengamati bahwa bapak Prabowo menyampaikan janji-janji program unggulannya. Ini capaian kinerja cukup luar biasa selama 100 hari kerja pasa masa kerja sebagai presiden.
Dibeberapa iven disela kesibukan Pak Presiden Prabowo ketika di berpidato atau di wawancarai pernah mengatakan bahwa saya berjanji akan bikin kaget semua pihak karena swasembada pangan. Prabowo berjanji akan merealisasikan swasembada pangan lebih cepat dari target, yakni kurang dari empat tahun.
Sebelumnya, target swasembada pangan dalam empat tahun ke depan,kemudian berjanji merealisasikan swasembada energi.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak sumber daya energi hijau dibandingkan negara-negara lain, sehingga Prabowo menargetkan swasembada energi tersebut dan pemerintah akan investasi besar-besaran demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat in
Indonesia.
“Namun dari seratus hari pertama dari lima tahun tentu belum apa-apa. Bahwa hal itu menjadi indikator positif dan modal kepercayaan publik iya, tetapi harus dijawab dengan kinerja konkret di lapangan, Di balik capaian tersebut, terdapat beberapa kontroversi yang mengemuka. Misalnya, wacana pengampunan koruptor yang menjadi perdebatan hangat di kalangan publik. Selain itu, langkah pemerintah dalam membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen juga menuai kritik terkait dampaknya terhadap pendapatan negara,” ujar Doly Sangadji, SH.MH Koordinator Umum JDW (Jakarta Democratization Watch) ketika dihubungi SUARARAKYAT.INFO, di Jakarta, Senen (27/01/2025).
Disinggung terkait aspek hukum yang dirasa masih kurang memuaskan menurut Sangadji penegakan hukum, ketegasan pemberantasan korupsi hingga membongkar judi online, menjadi hal positif diawal masa pemerintahan Prabowo bahwa karena ada fenomena baru dalam penegakan hukum.
“Saya sebagai pemerhati hukum mengapresiasi karena berani melangkah secara tegas. Biasanya hukum tajam ke bawah tumpul keatas, namun ia melihat fenomena baru karena keatas pun cukup tajam. Kita lihat kasus-kasus korupsi, kasus pemagaran laut bahkan militer didayagunakan untuk kasus-kasus, jadi saya sangat mengapresiasi ketegasan pemerintahan Prabowo – Gibran dalam memberantas judi online (judol),” imbuhnya.
Dikatakan Sangadji dengan background Presiden Prabowo yang jenderal ini bagus sekali. Meski meningkat, apresiasi terhadap kerja pemerintah di bidang hukum masih tercatat paling rendah dibandingkan bidang lainnya.
“Perlu pembenahan aspek kesetaraan hukum, pemberantasan suap, dan jual beli hukum,”ungkapnya.
Lebih lanjut Sangadji menyebut jelang tanggal 28 Januari 2025 tepat 100 hari menjabat, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mampu mendorong iklim perbaikan dalam hal penegakan hukum.
“Hal ini tecermin dari hasil beberapa lembaga survei dimana tingkat apresiasi masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah di bidang ini mencapai 72,1 persen. Angka ini meningkat 14,7 persen dibandingkan periode survei September 2024. Peningkatan ini membuat penilaian masyarakat terhadap kinerja bidang hukum mencapai titik tertingginya selama pengukuran lima tahun terakhir,”terangnya.
Namun pemerintah perlu pula meningkatkan jangkauan kinerja di bidang hukum dengan merespons persoalan laten di bidang hukum, terutama memberantas suap dan jual beli kasus hukum.Pada akhirnya, apresiasi publik di bidang hukum bisa menjadi modal sosial yang berharga bagi pemerintah untuk terus berbenah.
Terlebih lagi, publik juga memiliki keyakinan yang tinggi (87,9 persen) akan kemampuan pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum ke depan.Tentu, tingkat keyakinan ini harus dijawab dengan kerja dan bukti nyata agar apresiasi publik terhadap kinerja bidang hukum bisa terjaga.
“Di sisi yang lain, publik menanti penguatan aspek kesetaraan di muka hukum sebagai bagian tak terpisahkan pada kerja-kerja penegakan hukum,” urainya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan pernah main-main dengan hukum tentu hal ini bahwa Indonesia harus berdiri sebagai negara hukum (rechtstaat), di mana aturan main dijalankan secara adil, dan tidak ada manusia atau korporasi yang kebal hukum di negara ini.
“Hukum adalah penguasa tertinggi, bukan individu tertentu, siapapun yang melakukan kejahatan hukum harus segera di tindak untuk.mencapai keadilan hukum demi menyelamatkan hajat hidup masyarakat indonesia,”tandasnya
(s handoko)
