Suararakyat.info.Lebak – Relawan Pembela Masyarakat (RPM) bersama Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Kamis 16 Januari 2025. Mereka mendesak agar DPMD terbuka terkait realisasi anggaran sosialisasi Perangkat Desa di Puncak Bogor beberapa waktu lalu.
“Kami minta DPMD jangan pura-pura tidak mengetahui dan saling lempar soal realisasi anggaran sosialisasi Parades di Puncak Bogor yang jelas-jelas DPMD sebagai liding sektor di pemerintahan desa se Kabupaten Lebak. Bahkan, pihak DPMD menjadi narasumber di acara tersebut, ada apa dengan DPMD? ini yang harus kita bongkar bersama,”tegas Fam Fuk Tjhong Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Lebak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Uun ironisnya dalam kegiatan sosialisasi tersebut adanya pembayaran setiap perangkat desa (Parades) masing-masing Rp 2,5 juta (dua juta lima ratus). Seperti, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan dan bahkan Linmas.
“Jika kita hitung anggaran Desa sangat pantastis dikeluarkan oleh desa, karena per perserta harus membayar Rp 2,5 juta. Artinya perdesa harus mengeluarkan kos untuk kegiatan Rp 9 juta, kita kalikan sebanyak 340 desa, kemana anggaran yang sangat besar itu. Maka kita minta semua kwintasi pembayaran sewa hotel dan lain sebagainya untuk dibuka ke publik agar semuanya transparan,”kata Fam Fuk Tjhong.
Senada Imam Apriyana Ketua RPM mendesak agar Inspektorat Lebak melakukan pemeriksaan khusus secara terbuka. Karena, kata dia, dalam realisasi kegiatan Sosialisasi tersebut diduga tidak profesional dan janggal.
“Kami menduga kuat ada kejanggalan. Pertama, kenapa uang peserta di transfer ke Rekening Peribadi padahal yang mengadakan PT. CGT, Kedua, kok narasumbernya tidak langsung dari PT CGT yang berkompeten dibidangnya yang memiliki sertifikat dalam kegiatan tersebut, sehingga peserta dapat ilmu sesuai dengan tufoksinya. Tentu semua harus jelas karena ini menggunakan anggaran negara bukan anggaran pribadi, dan kami minta setiap penggunaan anggaran dibuka ke publik,”pungkas Imam.
Imam bersama Ketua PKN mengaku akan mendatangi BPK Banten dan Kemendagri untuk meminta agar turun ke Kabupaten Lebak melalukan pemeriksaan terhadap kegiatan sosialisasi tersebut.
“Selain kami mendesak Inspektorat Lebak. Kami akan mendatangi BPK Banten dan Kementrian Dalam Negeri meminta agar melakukan pemeriksaan dan dibuka ke publik,”tandasnya.
Diketahui, ramai diperbincangkan adanya sosialisasi berbayar perangkat desa se-Kabupaten Lebak yang dilaksanakan di Puncak Bogor.
Hal itupun viral setelah munculnya surat undangan sosialisasi dengan Nomor 50.01/PEN/CGTEK/XI/2024, tentang undangan kegiatan penyelenggaraan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Lebak.
Dimana kegiatan tersebut pesertanya yaitu Kepala Desa, Sekdes dan Linmas dan kaur keuangan se-Kabupaten Lebak dalam surat undangan PT. Cikal Gemilang Teknologi, tertulis bahwa setiap peserta diharuskan membayar Rp 2,5 juta (Dua juta lima ratus). Namun, herannya, pembayarannya di transfer ke rekening pribadi bukan ke rekening PT. CGT.
Agenda sosialisasi tersebut diadakan di Hotel New Ayuda Puncak Bogor pada tanggal 12 – 13 Desember 2024.
(SN.)
