Rakor TPID dan TP2DD Banten 2025 Bahas Inflasi dan Digitalisasi

- Penulis

Selasa, 11 Maret 2025 - 12:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta

Suararakyat.info.Banten- Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Banten tahun 2025 telah sukses diselenggarakan beberapa waktu lalu. Acara yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Banten, Andra Soni, dan dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (11/3/2025), hadir sebagai narasumber pada rapat ini antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Banten, Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Keuangan Daerah. Para bupati dan pejabat pemerintah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten turut hadir untuk membahas langkah strategis dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat koordinasi ini menjadi momen penting bagi para kepala daerah yang baru dilantik untuk menunjukkan komitmennya terhadap pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. Pada pembukaan, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa rapat ini adalah yang pertama sejak ia dilantik sebagai Gubernur Banten periode 2025-2029. Ia berkomitmen untuk aktif dalam upaya pengendalian inflasi guna memastikan stabilitas ekonomi di wilayahnya, dengan target inflasi berada pada kisaran 2,5% ± 1% sesuai sasaran pemerintah pusat.

Sementara pemaparan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, disampaikan bahwa tingkat inflasi di Banten tercatat cukup rendah, yakni 0,66%, dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 0,76% per Februari 2025. Capaian ini didukung oleh kebijakan pemerintah terkait diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

READ  Prof Dr Sutan Nasomal Peringatkan Ancaman Perang Dunia III: Indonesia Berpotensi Jadi Medan Perebutan Kekuatan Global

Sementara itu, dalam sesi diskusi, disoroti pula tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Banten. Dari total populasi provinsi yang mencapai 12,6 juta jiwa, hanya sekitar 290 ribu orang yang berprofesi di bidang pertanian. Hal ini diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman serta berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah guna mempertahankan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, agenda pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus utama yang akan diterapkan di tingkat daerah. Ditjen Bina Bangda juga telah menggelar Rakortekrenbang pada 18-28 Februari 2025 untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, termasuk dalam hal pengendalian inflasi.

Sebagai wujud komitmen, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian inflasi sebanyak 114 kali sejak 2022, dengan melibatkan kementerian/lembaga serta kepala daerah se-Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memetakan kondisi ekonomi, menganalisis tantangan, dan menetapkan kebijakan yang tepat dalam mengendalikan inflasi secara real-time.

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, para kepala daerah se-Provinsi Banten sepakat untuk melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi yang selaras dengan arahan pemerintah pusat. Melalui TPID se-Provinsi Banten, langkah-langkah konkret akan diambil guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, dan mempercepat digitalisasi daerah guna meningkatkan efisiensi layanan publik serta pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta kementerian terkait, diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan bagi Provinsi Banten.

 

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI
Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Nama Calon Tersangka Sudah Dikantongi Polda Papua Barat Daya, Kasus Korupsi Inspektorat Tinggal Tunggu Audit BPK
Mahasiswa Sorong Desak Evaluasi Kebijakan Pemerintah, Tolak MBG, Soroti Harga BBM dan Pemborosan APBN
UICI dan Dr. Fachrul Razi Bahas Otonomi Daerah dalam Bingkai Wawasan Nusantara
Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem
173 Jemaah Haji Asal Inhil Tiba di Tanah Air, Disambut Langsung Wakil Bupati Yuliantini di Embarkasi Batam
Pimpinan Media Pewarta se-Nusantara: Kritik Harus Mengedepankan Adab dan Etika
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 00:06 WIB

Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, Dr. Fachrul Razi Beberkan Masalah Pokok dan Solusi Strategis di Kuliah Umum UICI

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:57 WIB

Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Arahkan Desk Karhutla Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan

Kamis, 18 Juni 2026 - 19:34 WIB

Nama Calon Tersangka Sudah Dikantongi Polda Papua Barat Daya, Kasus Korupsi Inspektorat Tinggal Tunggu Audit BPK

Kamis, 18 Juni 2026 - 10:19 WIB

Mahasiswa Sorong Desak Evaluasi Kebijakan Pemerintah, Tolak MBG, Soroti Harga BBM dan Pemborosan APBN

Rabu, 17 Juni 2026 - 23:10 WIB

UICI dan Dr. Fachrul Razi Bahas Otonomi Daerah dalam Bingkai Wawasan Nusantara

Berita Terbaru