SUARARAKYAT.info || SUKABUMI— Keluhan warga Kecamatan Gegerbitung atas kerusakan parah sejumlah ruas jalan kabupaten tak lagi bisa dianggap angin lalu. Sorotan publik menguat, terlebih setelah kondisi tersebut viral di media sosial dan memantik kritik terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrat, Rudi Heryanto, menegaskan bahwa legislatif tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Ia menyebut, DPRD telah berulang kali mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dan terukur.
“Upaya sudah kami lakukan, salah satunya melalui pengusulan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk perbaikan ruas jalan Gegerbitung–Ciengang sepanjang kurang lebih empat kilometer yang direncanakan berjalan tahun ini,” ujar Rudi dalam keterangannya saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp. Senin (18/05/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, ia menekankan, tanggung jawab pembangunan tidak boleh bertumpu pada DPRD semata. Sejumlah ruas lain seperti Gegerbitung–Pasirmunding, Ciengang–Pasirhuni, hingga Ciengang–Cigaluga, menurutnya, merupakan kewajiban yang semestinya menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
“Jangan hanya mengandalkan usulan DPRD. Pemerintah daerah harus hadir secara nyata. Selama ini Gegerbitung terkesan luput dari perhatian pembangunan,” tegasnya.
Rudi juga menyoroti fakta bahwa perbaikan ruas Gegerbitung–Ciengang yang akan direalisasikan tahun ini bukan lahir dari inisiatif eksekutif, melainkan hasil dorongan Pokir DPRD.
” Saya menilai hal tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan sekaligus minimnya keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat.” Bebernya
Lebih jauh, Rudi mengingatkan agar pemerintah daerah menghentikan pola komunikasi yang sarat janji tanpa kepastian realisasi.
“Minimal ada keberpihakan yang jelas. Jangan terus menjanjikan hal-hal yang tidak kunjung terwujud. Masyarakat sudah terlalu sering diberi harapan tanpa kepastian,” ujarnya.
Di sisi lain, Rudi menambahkan, kerusakan jalan di Gegerbitung tidak semata menjadi persoalan infrastruktur, tetapi telah menjelma menjadi isu keselamatan dan penghambat aktivitas ekonomi warga. Mobilitas terganggu, risiko kecelakaan meningkat, dan distribusi hasil ekonomi warga terhambat.
” Intinya dengan adanya tekanan publik yang terus menguat, pemerintah daerah kini dituntut tidak sekadar merespons, tetapi membuktikan keberpihakan melalui aksi nyata. Jika tidak, ketimpangan pembangunan di Gegerbitung akan terus menjadi catatan kritis yang sulit dibantah.” Tandasnya.
Penulis : Prim RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
