Suararakyat.info.Sukabumi-Wakilketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari didampingi Anggota DPRD Fraksi Gerindra Ardi Wantoro menerima aksi unjuk rasa Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sukabumi (GEMA) dan Aliansi BEM Se-Sukabumi Terkait penolakan Efesiensi anggaran pendidikan.Di depan gedung DPRD Kota Sukabumi. Jumat (21/02/24).
Koordinator aksi dari GEMA Yoga dalam orasinya menyampaikan Bahwa aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran untuk pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Kami di sini menyuarakan keresahan rakyat! Pemangkasan anggaran ini jelas tidak berpihak pada rakyat, terutama di sektor pendidikan yang merupakan masa depan bangsa,” Ucapnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Yoga juga menyampaikan ada sejumlah tuntutan yang dianggap meresahkan dan mendesak untuk didengar oleh pemerintah. Delapan poin penting yang menjadi tuntutan diantaranya
1. Cabut Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Mahasiswa menilai kebijakan pemangkasan anggaran tersebut tidak berpihak kepada rakyat.
2. Tolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Pemangkasan anggaran pendidikan dinilai akan berdampak buruk bagi masa depan generasi bangsa. “Jangan korbankan pendidikan kami!,” seru salah seorang mahasiswa.
3. Tinjau kembali kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta pemerintah mempertimbangkan efisiensi, pengalokasian anggaran, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dalam pelaksanaan program MBG.
4. Hentikan kebijakan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah berhenti membuat kebijakan yang berbasis riset ilmiah namun tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat.
5. Jadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Mahasiswa menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa. “Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa!,” teriak massa.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset. Mahasiswa mendesak Presiden untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
7. Tinjau ulang UU Mineral dan Batu Bara. Mahasiswa menuntut peninjauan ulang Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, khususnya terkait peran perguruan tinggi sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan tambang.
8. Fasilitasi penyampaian tuntutan ke DPR RI. Mahasiswa meminta DPRD Kota Sukabumi untuk memfasilitasi penyampaian tuntutan mereka kepada DPR RI. Mereka meminta Kepala DPRD Kota Sukabumi untuk menginput tuntutan mereka (press release) dengan menggunakan laptop dan disaksikan oleh massa aksi serta media. “Kami ingin DPRD Kota Sukabumi menjadi jembatan aspirasi kami!,” tegas Yoga.
Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga sore hari dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kota Sukabumi terkait tuntutan mahasiswa tersebut.
(Prim RK)
