Forum Dialog Nasional GAKORPAN Gaungkan Deklarasi Melawan Korupsi Nasional: Seruan Moral dari Gedung Joang 45 untuk Indonesia Emas 2045

- Penulis

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 02:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info|| Jakarta— Semangat kebangsaan kembali bergelora di Pelataran Gedung Joang 45, Cikini, Jakarta Pusat. Ribuan aktivis, tokoh nasional, praktisi hukum, dan jurnalis tumpah ruah menghadiri Forum Dialog Nasional Kebangsaan dan Bela Negara Pancasila UUD 1945, yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Korupsi Pejuang Angkatan Nasional (GAKORPAN).

Acara yang berlangsung Sabtu (25/10) ini dihadiri tidak kurang dari 5.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi anti korupsi, lembaga swadaya masyarakat (NGO), hingga tokoh perempuan nasional.

Hadir sebagai pembicara utama antara lain Dr. Bernard BBBBI Siagian, SH., M.Akp selaku Ketua DPP GAKORPAN, Dr. Agip Supendi, SH., MH, Dr. Kristianto Manullang, SH., MH, David Sianipar, SH., MH, dan Dr. Moses Waimuri, SH., M.Th, serta Rusman Pinem, S.Sos, Wakil Ketua LBH Pers Indonesia Prima Presisi. Dari kalangan aktivis perempuan, hadir pula Bunda Tiur Simamora, tokoh perempuan nasional yang dikenal gigih menyuarakan isu anti rasuah dan kesetaraan sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam forum ini, seluruh peserta satu suara menyerukan komitmen moral dalam bentuk “Deklarasi Melawan Korupsi Nasional” sebuah pernyataan tegas bahwa korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

“Korupsi adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ia menggerogoti fondasi negara yang dibangun dengan darah dan air mata para pejuang 1945,” tegas Dr. Bernard Siagian dalam pidato pembukaannya.

Dalam momentum yang sama, GAKORPAN juga menyoroti dugaan penyimpangan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) program unggulan pemerintah yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia.

Namun, menurut hasil bedah kasus dan opini publik yang dipaparkan dalam forum, program MBG justru diwarnai kisruh dan dugaan maladministrasi, bahkan muncul laporan kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada September 2025 lalu.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak dapur umum penyelenggara MBG tidak memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi yang memadai. Ini jelas membahayakan keselamatan anak-anak bangsa,” ujar Dr. Kristianto Manullang, SH., MH, pakar hukum sosial GAKORPAN.

READ  FKGOL Kabupaten Kuningan Jawa Barat Harus Bebas Dari Praktik Bisnis Komersialisasi Pendidikan

Sementara itu, Dr. Agip Supendi menyoroti lemahnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pengelola program tersebut.

“BGN tidak tegas menutup dapur umum yang menjadi sumber masalah. Padahal, tanggung jawab moral dan hukum mereka jelas,” ungkapnya.

Lebih jauh, Rusman Pinem menegaskan bahwa GAKORPAN akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Gerakan ini bukan hanya simbolik. Kita akan kawal, bongkar, dan desak aparat penegak hukum untuk bertindak. Jangan biarkan proyek mercusuar seperti MBG menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” ujarnya dengan lantang.

Menurut laporan investigasi GAKORPAN, Badan Gizi Nasional dan pelaksana program MBG kini terbelah menjadi dua faksi yang saling berebut pengaruh. Pertarungan internal ini diduga telah memicu berbagai penyimpangan anggaran dan memperburuk tata kelola program.

Kondisi ini, menurut para pembicara, menunjukkan bahwa reformasi 1998 belum benar-benar menancapkan akar pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Praktik hukum kita masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Rakyat kecil terus dikorbankan, sementara pelaku KKN kelas atas berjalan bebas,” sindir Dr. Moses Waimuri, SH., M.Th.

Forum ini menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi bukan sekadar tugas aparat penegak hukum, melainkan juga gerakan moral nasional.

Para peserta mengingatkan pentingnya kembali pada nilai-nilai Trisakti Bung Karno, Asta Cita Indonesia Emas 2045, serta ajaran Ki Hajar Dewantara: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.

“Pemimpin sejati harus memberi teladan. Jangan hanya mengumbar slogan, tapi berani membersihkan diri dari praktik korupsi,” tutur Bunda Tiur Simamora, disambut tepuk tangan ribuan peserta.

Di akhir acara, seluruh peserta menggelorakan semangat “Indonesia Emas 2045 Macan Asia” dengan yel-yel kebangsaan dan penandatanganan deklarasi bersama.

“Korupsi adalah musuh bersama. Kita tidak ingin Indonesia 2045 hanya jadi fatamorgana. Rakyat berdaulat harus jadi kenyataan,” ujar Dr. Bernard menutup acara.

Dengan semangat GAKORPAN ASTACITA, forum ini menjadi momentum penting menuju pemerintahan yang bersih, berdaulat, dan berpihak pada rakyat kecil mewarisi semangat para pendiri bangsa yang rela berkorban demi kemerdekaan sejati.

(Dr Bernard)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aliansi Honorer Nasional Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Nilai Implementasi UU ASN 2023 Abaikan Kepastian Nasib Tenaga Honorer
OTT KPK Kembali Sasar Kepala Daerah, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diamankan
UMKM Inhil Unjuk Gigi di Puncak HUT Dekranas ke-46, Produk Kriya, Wastra, dan Kuliner Tampil di Tingkat Nasional
Safari Jurnalistik PWI Menuai Kecaman Dari berbagai Jurnalis yang Ada di kabupaten Bogor Dinilai Ciderai Kemerdekaan Pers.
Tingkatkan Keimanan Dan Ketakwaan, Koarmada III Ikuti Kauseri Agama Terpusat Koarmada RI Oleh Kodaeral VII Melalui Virtual
65 Tahun Menanti Kepastian SHM, Warga Cirendeu Desak Pemkot Tangsel dan ATR/BPN Hadir Berikan Solusi Agraria
Firman Wijaya Tegaskan Pentingnya Keadilan Kontraktual bagi Keberlanjutan Proyek Konstruksi Nasional
Tim Mangewang Polresta Sorong Kota Ringkus Pelaku Curas, Kapolresta Tegaskan Komitmen Berantas Kejahatan Jalanan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 15:04 WIB

Aliansi Honorer Nasional Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Nilai Implementasi UU ASN 2023 Abaikan Kepastian Nasib Tenaga Honorer

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:32 WIB

OTT KPK Kembali Sasar Kepala Daerah, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diamankan

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:01 WIB

UMKM Inhil Unjuk Gigi di Puncak HUT Dekranas ke-46, Produk Kriya, Wastra, dan Kuliner Tampil di Tingkat Nasional

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:17 WIB

Safari Jurnalistik PWI Menuai Kecaman Dari berbagai Jurnalis yang Ada di kabupaten Bogor Dinilai Ciderai Kemerdekaan Pers.

Kamis, 9 Juli 2026 - 03:33 WIB

Tingkatkan Keimanan Dan Ketakwaan, Koarmada III Ikuti Kauseri Agama Terpusat Koarmada RI Oleh Kodaeral VII Melalui Virtual

Berita Terbaru