SUARARAKYAT.info||Jakarta-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di sejumlah daerah menimbulkan keresahan publik. Antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di wilayah Jawa Barat dan Bogor, menjadi pemandangan sehari-hari dalam dua pekan terakhir. Kondisi ini menuai kritik tajam dari kalangan akademisi dan pakar kebijakan publik, salah satunya Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, yang juga dikenal sebagai Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional.
Dalam keterangan resminya kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online, dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta,Prof. Sutan menegaskan bahwa akar masalah kelangkaan BBM bukan semata karena kendala distribusi, tetapi karena adanya permainan kotor dari “mafia BBM” yang mengatur suplai dan harga demi kepentingan kelompok tertentu.
“Saya yakin Presiden RI sebenarnya belum tahu siapa big boss di balik permainan ini, karena belum ada evaluasi total terhadap sistem distribusi dan rantai pasok di tubuh Pertamina. Kalau sudah dievaluasi menyeluruh, pasti akan ketahuan siapa pemain besarnya,” ujar Prof. Sutan Nasomal melalui sambungan telepon WhatsApp.pada Sabtu (11/10/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prof. Sutan mengimbau Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan secara langsung dan memerintahkan penegak hukum menyelidiki tuntas kasus kelangkaan BBM. Ia menilai, tindakan tegas terhadap mafia migas akan menjadi bukti nyata kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.
“Yang Mulia Bapak Presiden, rakyat menunggu ketegasan Anda. Kalau Bapak turun langsung menyikat habis mafia BBM, saya yakin rakyat akan semakin cinta dan percaya pada kepemimpinan Presiden,” ucapnya.
Menurutnya, kehadiran mafia dan pemain besar dalam bisnis energi membuat sistem distribusi BBM tidak transparan. Mereka diduga melakukan praktik “kelebihan D/O” atau order fiktif untuk mengatur pasokan agar terjadi kelangkaan buatan, yang berujung pada naiknya harga di pasaran.
Selain menyoroti permainan mafia, Prof. Sutan juga mempertanyakan profesionalitas manajemen Pertamina dalam mengelola stok dan pengiriman BBM ke daerah. Ia menyebut, penurunan kualitas pasokan dan tidak meratanya distribusi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian rakyat.
“Pertamina harus dievaluasi besar-besaran. Kalau ada pejabat atau oknum di dalamnya yang ikut bermain, mereka harus diberi sanksi berat. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan, penurunan pasokan BBM di SPBU membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan berpindah ke produk swasta, yang justru bisa merugikan perusahaan milik negara dalam jangka panjang.
“Kalau BBM Pertamina dikurangi, masyarakat terpaksa mencari BBM dari swasta. Ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Lebih jauh, Prof. Sutan menegaskan pentingnya keterlibatan Satgas Migas untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Ia menilai, pengawasan yang ketat dapat memutus mata rantai permainan di tingkat bawah.
“Satgas Migas harus turun semua. Periksa rantai pasok dari hulu ke hilir. Lihat siapa yang mengatur durasi dan jadwal pengiriman. Kalau ditemukan oknum yang membuat kelangkaan, harus disikat habis tanpa pandang bulu,” ungkapnya.
Menurutnya, penyelesaian masalah BBM tidak cukup dengan imbauan atau sidak sesaat, tetapi harus diiringi dengan reformasi total sistem manajemen energi nasional agar tidak terus-menerus dijadikan lahan permainan segelintir orang.
Prof. Sutan menilai fenomena kelangkaan BBM yang terus berulang adalah cermin dari lemahnya tata kelola energi nasional. Ia menegaskan, bila masalah ini tidak segera diselesaikan secara menyeluruh, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju akan sulit terwujud.
“Bagaimana Indonesia bisa maju pesat kalau rakyat dipusingkan hanya karena harus muter-muter mencari Pertamax di SPBU? Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Sebagai penutup, Prof. Sutan Nasomal menegaskan kembali bahwa Presiden RI perlu mengambil langkah cepat dan strategis dalam membersihkan sektor energi dari praktik-praktik kotor. Evaluasi menyeluruh terhadap Pertamina dan para pemangku kepentingan energi dinilai menjadi langkah awal menuju tata kelola migas yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Sumber: Prof,Dr,K.H, Sutan Nasomal,S.H, M.H
