SUARARAKYAT.info||Jakarta-Situasi keamanan di wilayah Jakarta Timur kian memprihatinkan. Maraknya praktik premanisme berkedok debt collector (DC) dan mata elang (Matel) yang merampas kendaraan warga di jalanan, kembali memantik keresahan publik. Aksi mereka dinilai sudah sangat brutal, sadis, dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Dr. Kristianto Manullang, S.H., M.H., Dr. Agip Supendi, S.H., M.H., dan Dr. Moses Waimuri, S.H., M.Th., yang tergabung dalam Aliansi Papua Bersatu NKRI untuk Prabowo–Gibran 08, mendesak aparat kepolisian segera turun tangan dan menindak tegas jaringan “DC & Matel siluman” yang diduga kuat beroperasi secara terorganisir di kawasan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.kamis (9/10/2025)
“Kami telah melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs. Asep Edi Suherli, S.I.K., M.Si. dan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Drs. Alfian Nurrizal, S.I.K., M.Si., agar dapat merespons pengaduan masyarakat yang sudah sangat resah dengan tindakan para pelaku ini,” ujar Dr. Kristianto Manullang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut laporan yang dihimpun tim investigasi, sejumlah warga menjadi korban perampasan kendaraan secara paksa di tengah jalan, tanpa ada keputusan pengadilan. Para pelaku disebut datang berkelompok, mengepung mobil target, dan memaksa pengemudi turun dengan cara kasar, bahkan ada yang disertai pemukulan.
“Mereka bertindak layaknya geng kriminal, padahal berlindung di balik nama leasing atau perusahaan pembiayaan. Ini bukan penarikan kendaraan, tapi perampokan,” tegas Dr. Kristianto.
Lebih lanjut, pihak Aliansi Papua Bersatu mengungkapkan, di sekitar lokasi Kampung Rambutan, ditemukan aktivitas mencurigakan berupa bengkel-bengkel yang diduga digunakan sebagai tempat oplosan cat, pemalsuan nomor seri dan rangka kendaraan. Mobil hasil rampasan tersebut, kata mereka, kemudian dikirim ke berbagai daerah bahkan hingga Kalimantan, Papua, Sarawak, dan Timor Leste.
Para praktisi hukum ini menilai, jaringan DC & Matel yang beroperasi di Jakarta bukanlah kelompok kecil. Mereka memiliki dukungan kuat (backing) dari oknum aparat, bahkan diduga sampai pada level tinggi. “Ada yang sesumbar di lapangan, mengaku dilindungi jaringan HK dan BR. Mereka ini sindikat mafia yang merasa kebal hukum,” kata Dr. Agip Supendi, menegaskan.
Fenomena tersebut mencerminkan bahwa hukum di negeri ini kerap tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Aparat di tingkat Polsek, lanjutnya, terkesan hanya mencari jalan damai, tanpa keberanian membongkar jaringan besar di baliknya.
“Padahal kasus seperti ini bukan pidana, melainkan ranah hukum perdata antara pihak leasing dan konsumen. Tidak boleh ada penyitaan sepihak, apalagi dengan cara kekerasan dan perampokan di jalanan,” ujarnya
Akibat aksi premanisme ini, banyak warga kini merasa waswas setiap kali berkendara. Mereka takut sewaktu-waktu akan dihentikan dan dirampas kendaraannya oleh kelompok yang mengaku DC. Rasa trauma mendalam dirasakan para korban terutama karena tindakan para pelaku dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif, seperti operasi militer di jalanan.
“Ini bukan lagi sekadar urusan leasing. Ini sudah bentuk teror sosial dan psikologis kepada masyarakat. Negara harus hadir melindungi warganya,” ujar Dr. Moses Waimuri.
Aliansi Papua Bersatu NKRI untuk Prabowo–Gibran 08 menyerukan agar Polri segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas sindikat ini. Mereka mendesak Kapolda Metro Jaya agar menginstruksikan jajarannya membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya.
“Kami percaya pada semangat Presisi dan Tribrata Polri, juga pada program Asta Cita Presiden Prabowo yang menjunjung supremasi hukum. Karena itu, kami mendorong sinergitas aparat dalam membasmi sindikat brutal ini yang telah mencoreng wajah hukum dan keamanan nasional,” tambah Dr. Kristianto.
Aliansi menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Bila sindikat “DC & Matel” dibiarkan berkeliaran, maka bukan hanya keamanan masyarakat yang terancam, tetapi juga kedaulatan hukum dan moral bangsa.
“Demi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati hentikan kekerasan jalanan berkedok debt collector! Negara harus tegas menegakkan keadilan,” tutup pernyataan itu dengan tegas.
Sumber: DPP GAKPORKAN














