Kota Sorong PBD – Sebuah tonggak sejarah baru bagi perempuan Moi tercipta di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kamis (10/7/2025), organisasi perempuan Kwongke Kaban Salukh Moi resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi khidmat di Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong. Pengukuhan ini menandai langkah strategis perempuan Moi dalam memperjuangkan peran, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Dalam pidato perdananya sebagai ketua umum, Barbalina mengupas makna filosofis dari nama organisasinya:
“‘Kwongke’ menggambarkan ikatan kuat layaknya dua kayu yang diikat tali, ‘Kaban’ merujuk pada semangat perempuan muda, dan ‘Salukh’ berarti menyuarakan—khususnya kepentingan perempuan agar hak-haknya diakui secara setara dalam masyarakat,” ujar Barbalina dengan penuh semangat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih dari sekadar seremoni, momen ini mencerminkan kebangkitan gerakan perempuan Moi di tengah arus pembangunan yang semakin inklusif. Barbalina menegaskan bahwa perjuangan yang diusung organisasi ini bukan tentang mengubah kodrat perempuan, melainkan membuka akses dan ruang yang setara untuk berkontribusi di bidang-bidang strategis.
“Kami ingin perempuan Moi tak lagi hanya menjadi pendukung, tapi pemimpin—baik sebagai kepala daerah, ketua DPRD, hingga posisi kunci lainnya,” tegasnya.
Kwongke Kaban Salukh Moi berkomitmen memperluas jaringan hingga ke akar rumput. Saat ini struktur organisasi telah mencakup tingkat provinsi, cabang di kabupaten/kota Sorong, serta mulai membentuk 12 ranting di Kabupaten Sorong yang menjadi prioritas pengembangan selanjutnya.
Pelantikan ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting, di antaranya Mamberob Y. Rumakiek, Anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat Daya, serta Ketua TP PKK Kota Sorong. Keberadaan mereka mempertegas dukungan lintas sektor terhadap peran perempuan Papua dalam pembangunan.
Asisten II Setda PBD, Johny Way, memberikan apresiasi besar atas pelantikan ini. Ia menyebut Kwongke Kaban Salukh Moi sebagai salah satu organisasi perempuan pertama yang memiliki struktur organisasi lengkap hingga tingkat ranting di Papua Barat Daya.
“Ini menjadi langkah nyata dalam membangun kapasitas perempuan Papua untuk turut mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Kita harus menyiapkan lebih banyak perempuan yang bisa berdiri di garis depan,” kata Johny.
Ia juga menantang perempuan Moi untuk mulai masuk dalam dunia politik, tak hanya sebagai pendukung suami atau keluarga, tetapi sebagai pengambil kebijakan yang mandiri.
“Kita harap Pemilu 2029 nanti, sudah ada perempuan Moi dari Papua Barat Daya yang lolos ke DPR Provinsi melalui jalur partai. Ini bukan mimpi, tapi langkah yang harus dipersiapkan sejak sekarang,” tambahnya.
Organisasi ini diharapkan menjadi jembatan kemitraan antara masyarakat adat Moi dengan pemerintah daerah, dalam mendorong program-program berbasis pemberdayaan perempuan, penguatan kapasitas, dan pembangunan berkelanjutan.
(Leo)
