Suararakyat.info.Jakarta-Di tengah berbagai krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, pertanyaan klasik kembali mencuat: “Apakah negara benar-benar sedang baik-baik saja?” Sebuah catatan hukum yang dihimpun oleh dua akademisi dan praktisi hukum, M. Jaya, S.H., M.H., M.M., dan Alungsyah, mencoba mengupas tuntas pertanyaan itu, dengan mengurai persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari perspektif negara, rakyat, serta refleksi budaya populer.(10/7/2025)
Negara: Antara Idealisme dan Realitas
Secara yuridis dan filosofis, negara dipahami sebagai entitas hukum dan moral yang bertugas menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Mengutip Miriam Budiardjo, negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan sah dan ditaati rakyatnya. Namun, dalam praktik, negara seringkali dituding gagal mewujudkan fungsi idealnya. Korupsi yang mengakar, praktik nepotisme di berbagai lini pemerintahan, serta ketimpangan dalam pelayanan publik menjadi bukti konkret bahwa ada “kerusakan sistemik” dalam tubuh penyelenggaraan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di titik inilah muncul frasa populer yang kini sering berseliweran di ruang digital: “Negara tidak baik-baik saja.” Frasa ini menjadi semacam seruan moral yang mencerminkan keresahan kolektif rakyat terhadap ketimpangan, ketidakadilan, dan kebobrokan birokrasi. Meskipun metaforis, frasa tersebut menyimpan makna kritik yang mendalam terhadap rusaknya tata kelola pemerintahan.
Apakah Negara Layak Disalahkan?
Penting untuk membedakan antara negara sebagai sistem dan aparatur negara sebagai pelaksana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bersifat individual: jika seorang pejabat melakukan korupsi, maka yang bersalah adalah oknum tersebut, bukan negara sebagai entitas. Namun, jika negara gagal mencegah, tidak menindak, atau bahkan melindungi para pelaku korupsi, maka negara pantas dikritik karena kelalaian sistemiknya.
Dengan kata lain, menyalahkan negara secara total adalah bentuk simplifikasi yang tidak adil, tetapi mengabaikan peran negara dalam menciptakan sistem yang korup juga merupakan bentuk apatisme yang berbahaya.
Rakyat: Korban atau Bagian dari Masalah?
Sebagai salah satu unsur konstitutif negara, rakyat tak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan. Namun dalam praktik, mayoritas rakyat adalah korban dari sistem yang korup: kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, layanan publik, bahkan keadilan. Tapi rakyat juga memegang kunci perbaikan. Melalui hak pilih, partisipasi dalam demokrasi, serta pengawasan terhadap kebijakan publik, rakyat dapat menjadi penggerak perubahan.
Namun di sisi lain, jika rakyat permisif terhadap budaya suap, atau justru ikut menikmati hasil nepotisme dalam lingkup kecil, maka rakyat juga ikut memperpanjang napas KKN. Dengan kata lain, rakyat bisa menjadi bagian dari solusi atau diam menjadi bagian dari masalah.
“Negara Konoha”: Kritik Sosial atau Hanya Lelucon Internet?
Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, istilah “Negara Konoha” —yang berasal dari anime Jepang Naruto— menjadi metafora yang kuat di kalangan muda. Digunakan secara satir untuk menyindir negara yang dikuasai elite tertentu, penuh konflik internal, dan abai terhadap rakyat biasa, istilah ini menjadi simbol kritik yang khas era digital.
Meski tampak seperti candaan, istilah ini menunjukkan tingginya kekecewaan generasi muda terhadap praktik pemerintahan yang tidak transparan, tidak adil, dan tidak berpihak pada kepentingan publik. Namun, penting diingat bahwa penggunaan istilah ini harus tetap proporsional agar tidak melahirkan sinisme total yang justru memperlemah semangat perubahan.
Ketika Negara “Tampak Baik-Baik Saja”, Tapi Sesungguhnya Tidak
Negara memang bisa terlihat tenang: tidak ada perang, fasilitas publik berjalan, dan aktivitas ekonomi tetap berlangsung. Tapi di balik itu, jika hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, jika korupsi dianggap hal biasa, dan jika rakyat tak lagi percaya pada keadilan, maka negara sesungguhnya sedang “sakit”. Stabilitas fisik tidak selalu mencerminkan kesehatan moral atau institusional suatu negara.
Rekomendasi: Jalan Menuju Negara yang Sehat
Catatan ini tidak berhenti pada kritik. Beberapa solusi ditawarkan sebagai bagian dari upaya membangun kembali negara yang layak dipercaya:
Reformasi sistemik, termasuk transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan pengawasan lembaga independen.
Pendidikan karakter dan etika publik, khususnya bagi aparatur negara dan generasi muda.
Penegakan hukum tanpa pandang bulu, agar tidak ada lagi istilah “mafia hukum” yang menjadi momok.
Partisipasi rakyat dalam demokrasi substansial, bukan hanya dalam pemilu, tapi juga dalam pengawasan kebijakan dan anggaran.
Penutup: Jangan Benci Negaramu
Di akhir catatan, para penyusun mengingatkan: “Jangan kamu membenci negaramu, karena perbuatan jahat dan korup aparatur penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Karena disitulah tanah airmu, tanah tumpah darahmu, hidup NKRI.”
Ini adalah seruan yang penting. Negara bukan milik elite, bukan milik koruptor, bukan milik politisi oportunis. Negara adalah milik rakyat. Maka rakyat berhak mengkritik, sekaligus bertanggung jawab untuk menjaga dan memperbaikinya.
Catatan ini disusun oleh:
M. Jaya, S.H., M.H., M.M & Alungsyah
Dengan referensi dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, budaya populer, dan dukungan teknologi AI.
