Suararakyat.info.Sukabumi-Upaya mendorong keterbukaan anggaran dan tata kelola pelayanan publik kembali menghadapi tembok tebal birokrasi. Ketua Forum Sehat dan Forum Organisasi Kecamatan Bojonggenteng, Yulius Abdillah, menyoroti dengan tegas respons yang tidak pantas dari oknum pejabat Puskesmas Bojonggenteng saat dirinya mencoba menjembatani konfirmasi terkait isu transparansi anggaran yang beredar di masyarakat dan media.
Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dua forum strategis tingkat kecamatan, Yulius menyampaikan bahwa insiden ini bukan sekadar soal komunikasi yang buruk, tetapi memperlihatkan gejala resistensi terhadap peran masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan sosial. Sebuah gejala yang berbahaya jika dibiarkan tumbuh di tubuh institusi pelayanan publik.
“Ketika kita sebagai masyarakat ingin tahu soal penggunaan anggaran publik, yang seharusnya transparan, kenapa malah disambut dengan sikap defensif dan melecehkan?” ungkap Yulius dengan nada serius.(4/7/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kisah bermula saat Yulius, yang juga aktif sebagai jurnalis, menerima permintaan dari redaksi media untuk mengklarifikasi lebih dulu informasi tentang dugaan tidak transparannya anggaran Puskesmas Bojonggenteng sebelum isu tersebut dirilis ke publik. Alih-alih mendapat respon terbuka sebagaimana mestinya, konfirmasi yang diajukan justru disambut dengan nada meledek yang menurut Yulius menyiratkan penghinaan terhadap fungsi kontrol sosial masyarakat.
“Saya di sana bukan dalam posisi menyerang, tapi menjembatani klarifikasi. Sayangnya, responsnya justru bernada mencibir seolah kami ini mengganggu,” tutur Yulius, menirukan kembali suasana komunikasi yang membuatnya tersinggung.
Ketika ia menyampaikan keberatannya atas perlakuan tersebut lewat pesan WhatsApp berbahasa Sunda, Kepala Puskesmas akhirnya menghubungi dan menyampaikan permintaan maaf. Rekaman suara bernada sinis pun dihapus. Namun, permintaan maaf itu tidak serta merta menghapus kesan bahwa ada upaya merendahkan niat baik masyarakat untuk menjaga akuntabilitas.
Insiden ini memunculkan pertanyaan mendasar: Mengapa permintaan klarifikasi mengenai anggaran publik dipandang sebagai ancaman? Jika institusi publik bekerja secara transparan, maka membuka ruang diskusi dan memberi penjelasan seharusnya menjadi bagian dari kewajiban, bukan beban.
Yulius bahkan sempat melontarkan niatnya untuk mundur dari jabatan ketua forum jika ruang partisipasi warga memang tidak lagi dihargai.
“Kalau memang forum masyarakat hanya dilihat sebagai beban atau pengganggu, maka lebih baik kami mundur. Daripada forum ini justru dicurigai setiap kali menjalankan fungsi sosialnya,” tegasnya.
Forum Sehat dan Forum Organisasi Kecamatan Bojonggenteng selama ini dikenal sebagai mitra pemerintah yang aktif mendorong kolaborasi dalam berbagai isu sosial dan kesehatan. Bagi Yulius, keterbukaan adalah inti dari kemitraan tersebut.
Ia menyatakan komitmennya untuk tetap membangun sinergitas antara masyarakat, pemerintah, dan media, namun dengan satu syarat: harus ada keterbukaan dan penghargaan terhadap aspirasi warga.
“Kalau ruang diskusi sudah dipersempit, maka yang akan tumbuh adalah ketidakpercayaan publik. Itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar kritik atau pertanyaan soal anggaran,” tandasnya.
Yulius menutup dengan ajakan reflektif agar kejadian ini menjadi titik balik. Pemerintah lokal diminta untuk tidak alergi terhadap transparansi, apalagi terhadap pertanyaan yang muncul dari publik yang berhak tahu.
(AM)
