Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Tahun 2025 Siapkan Program Penerbitan Sertifikat Wakap Tanah Bagi Tempat Ibadah

- Penulis

Sabtu, 18 Januari 2025 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Sukabumi-Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, Dr. Ir. Herman Saeri., S.SiT., M.T., QRMP, mengungkapkan rencana program kerja tahun anggaran 2025 yang akan menjadi prioritas dalam mendukung sektor pertanahan di wilayah Kota Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik untuk memastikan keberhasilan program yang telah dirancang.

“Pada tahun anggaran 2025, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi akan melaksanakan beberapa kegiatan utama, salah satunya adalah kegiatan sertifikasi tanah non-sistematis. Program ini difokuskan pada penerbitan sertifikat tanah bagi tempat-tempat ibadah yang akan dijadikan sertifikat wakaf,” kata dia, Jumat (17/1/2025).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Sukabumi ujarnya, pada tahun 2025, sekitar 202 bidang tanah yang akan dijadikan sertifikat wakaf. Targetnya, proses sertifikasi ini akan diselesaikan pada bulan Maret 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masih kata dia, hal ini merupakan salah satu program unggulan yang akan menjadikan Kantor Pertanahan Kota Sukabumi sebagai kantor pertanahan yang lengkap dalam hal sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu, pada tahun 2025, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi juga akan melanjutkan program konsolidasi tanah sebagai tindak lanjut dari kegiatan serupa yang telah dimulai pada tahun 2024.

Kegiatan konsolidasi tanah ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertanahan dan memberikan solusi terhadap permasalahan pertanahan yang ada.

Kepala Kantor Pertanahan menjelaskan bahwa tahun 2025 akan lebih fokus pada implementasi teknis konsolidasi tanah sebagai upaya mendukung penyelesaian masalah pertanahan di Kota Sukabumi.

Menyadari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai literasi pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kota Sukabumi juga meluncurkan beberapa program inovasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait pertanahan.

Salah satunya adalah program LAPIS MIKO, sebuah layanan pengantaran sertifikat tanah secara gratis kepada pemohon yang membutuhkan, dengan prioritas pada lansia, individu berkebutuhan khusus (disabilitas), dan ibu hamil. Layanan ini menggunakan kendaraan roda dua untuk mengantarkan sertifikat yang telah selesai.

READ  SMAN 1 Parakansalak Penanaman Pohon dan Aksi Bersih-Bersih: Kolaborasi Forkopimcam dan LSM di Parakansalak untuk Menjaga Ekologi

Selain itu, ada program LARASITA merupakan layanan bergerak menggunakan mobil yang akan melayani masyarakat secara terjadwal. Setiap hari Rabu, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi akan membuka konsultasi dan pendaftaran terkait sertifikat tanah, termasuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap), yang dilaksanakan di kantor kelurahan yang terjadwal.

Untuk mempercepat pelayanan, Kantor Pertanahan juga memperkenalkan program LESTARI, yaitu layanan percepatan sertifikasi tanah yang dilaksanakan setiap hari Kamis mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB. Layanan ini khusus ditujukan bagi pemohon yang datang langsung tanpa kuasa.

Selain itu, diluncurkan juga program yang dinamakan PELATARAN, pelayanan akhir pekan yang diadakan setiap Sabtu dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, akan memudahkan masyarakat yang tidak sempat mengurus urusan pertanahan di hari kerja.

Program lainnya adalah WEEKEND SERVICE, yang merupakan layanan pertanahan pada hari Minggu. Layanan ini diadakan di Taman Lapang Merdeka Kota Sukabumi setiap Minggu pagi pukul 07.00 hingga 10.00 WIB, memberikan kesempatan kepada warga yang tidak dapat datang di hari kerja untuk mengurus sertifikat tanah mereka.

Kantor Pertanahan Kota Sukabumi juga berkolaborasi dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dirancang untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien.

MPP ini menggabungkan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat dan menyederhanakan prosedur. MPP Kota Sukabumi buka setiap Senin, Selasa, dan Kamis dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, bertempat di DPMPTSP Kota Sukabumi di Jl. Mayamati Atas No. 11, Sukabumi.

Dengan berbagai inovasi layanan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan mempercepat proses administrasi

(RK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Toilet Nyaman dan Bersih, Wajah Baru Pelayanan di RSUD Sekarwangi untuk Pengunjung
Sorotan Publik terhadap Dana Hibah Kesra 2025, Diduga MUI Kabupaten Sukabumi Terima Rp 8 Miliar
Dana Umat Puluhan Miliar di Sukabumi Mengalir ke Mana? Sorotan Keras Praktisi Hukum atas Transparansi BAZNAS
Ironi di Cibadak: Di Dekat Kantor PDAM, Warga Pamuruyan Masih Krisis Air Bersih
Jalan Provinsi di Cikidang Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Proyek Rp34 Miliar Disorot Minim Pengawasan dan Transparansi
Dugaan Permainan Oknum dalam Program PTSL di Baros Sukabumi, Puluhan Bidang Tanah Tak Kunjung Tersertifikasi
Sinergitas TNI-Polri Menguat, Forkopimda Kota Bandung Gelar Olahraga Bersama Sambut Hari K3 Sedunia
Lima Tahun Terlantar Tanpa Penanganan, Noval Warga Parakansalak Diduga Alami Gangguan Jiwa di Tengah Pusat Pemerintahan, Pemdes dan Puskesmas Disorot 
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 10:06 WIB

Toilet Nyaman dan Bersih, Wajah Baru Pelayanan di RSUD Sekarwangi untuk Pengunjung

Rabu, 29 April 2026 - 06:43 WIB

Sorotan Publik terhadap Dana Hibah Kesra 2025, Diduga MUI Kabupaten Sukabumi Terima Rp 8 Miliar

Rabu, 29 April 2026 - 02:01 WIB

Dana Umat Puluhan Miliar di Sukabumi Mengalir ke Mana? Sorotan Keras Praktisi Hukum atas Transparansi BAZNAS

Rabu, 29 April 2026 - 01:40 WIB

Ironi di Cibadak: Di Dekat Kantor PDAM, Warga Pamuruyan Masih Krisis Air Bersih

Selasa, 28 April 2026 - 15:15 WIB

Jalan Provinsi di Cikidang Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Proyek Rp34 Miliar Disorot Minim Pengawasan dan Transparansi

Berita Terbaru