SUARARAKYAT || SUKABUMI — Keterlambatan pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi unjuk rasa bertajuk Demo 2626 yang digelar Gerakan Bela Rakyat Kota Sukabumi di depan Balai Kota Sukabumi, Jumat (26/6/2026).
Isu tersebut dinilai memperkuat desakan kepada DPRD Kota Sukabumi untuk menggunakan hak angket terhadap Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Bagi massa aksi, persoalan ini tidak lagi sebatas urusan administrasi keuangan, melainkan menyangkut pemenuhan hak ASN dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Koordinator aksi, Syah Arif, mengatakan hingga kini gaji ke-13 dan Tukin ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi belum juga diterima. Padahal, menurut informasi yang mereka peroleh, anggaran dari pemerintah pusat telah dialokasikan untuk pembayaran hak tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menjadi salah satu alasan menguatnya tuntutan hak angket. Gaji ke-13 dan Tukin ASN belum juga dicairkan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidakadilan terhadap para pegawai yang seharusnya menerima haknya tepat waktu,” ujar
Syah Arif saat menyampaikan orasi.
Menurut dia, keterlambatan pembayaran berdampak langsung terhadap kesejahteraan ribuan ASN beserta keluarganya.
” Terlebih, penundaan terjadi menjelang tahun ajaran baru, ketika kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan cenderung meningkat.” Ujarnya 
Syah Arif juga mempertanyakan penyebab belum direalisasikannya pembayaran apabila dana tersebut benar telah disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Daerah lain sudah mulai mencairkan gaji ke-13 maupun Tukin. Kalau anggarannya sudah ditransfer pemerintah pusat, lalu apa yang menyebabkan Kota Sukabumi belum membayarkannya? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” katanya.
Selain menuntut pencairan gaji ke-13 dan Tukin, massa juga mendesak evaluasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.
Mereka meminta Pemerintah Kota Sukabumi memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, Syah Arif menilai banyak ASN memilih tidak menyampaikan keluhan secara terbuka karena mempertimbangkan posisi mereka sebagai aparatur pemerintah. Karena itu, kata dia, Gerakan Bela Rakyat merasa perlu menyuarakan aspirasi tersebut.
“Kasihan ASN yang menjerit. Mungkin mereka tidak bisa menyampaikan langsung kepada pimpinannya. Karena itu kami hadir untuk ikut memperjuangkan hak-hak mereka agar segera diberikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlambatan pencairan gaji ke-13 dan Tukin bukan semata persoalan teknis penganggaran, tetapi juga berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak aparatur.
” Kami Gerakan Bela Rakyat mendesak Pemerintah Kota Sukabumi segera menyampaikan penjelasan resmi sekaligus memastikan gaji ke-13 dan Tukin ASN dibayarkan tanpa penundaan lebih lanjut.” Tandasnya.
Dalam aksi tersebut, Wali Kota Ayep Zaki maupun Wakil Wali Kota Bobby Maulana tidak menemui peserta demonstrasi. Setelah menyampaikan aspirasi di depan Balai Kota, massa kemudian melanjutkan aksi long march menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyerahkan tuntutan penggunaan hak angket terhadap kepala daerah.
Penulis : Prima RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: SUARARAKYAT.info
