SUARARAKYAT.info || SUKABUMI — Konferensi ke-VI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi tidak sekadar menjadi forum pergantian kepengurusan. Di tengah derasnya arus disrupsi informasi, forum ini menjelma menjadi panggung evaluasi—sekaligus pengingat bahwa peran pers kian dituntut lebih dari sekadar penyampai kabar.
Mengusung tema “Pers Profesional, Bersinergi Mengawal Pembangunan Daerah”, konferensi yang digelar di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Sabtu (16/5/2026), menegaskan kembali posisi pers sebagai aktor penting dalam menjaga arah pembangunan agar tetap berada di rel kepentingan publik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Ketua PWI Jawa Barat Achmad Syukri, Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi Zulifri, Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Nuruddin Zain Syamsi, unsur Dewan Penasehat, serta perwakilan organisasi profesi seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Turut hadir pula tokoh adat Kasepuhan Banten Kidul, Abah Usep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Panitia, Aab Abdul Malik, menyampaikan bahwa konferensi ini menjadi titik krusial dalam menata ulang arah organisasi. Agenda yang dibahas mencakup laporan pertanggungjawaban, pembentukan kepengurusan periode 2026–2029, hingga penyusunan program kerja.
Namun di balik agenda formal tersebut, terselip satu pesan penting: PWI dituntut tidak lagi berjalan di tempat.
Plt Ketua PWI Jawa Barat, Achmad Syukri, secara terbuka mengingatkan bahwa pers tidak boleh terjebak pada rutinitas pemberitaan tanpa daya dorong perubahan.
“Pers tidak cukup hanya menyampaikan informasi. Ia harus hadir membedah persoalan dan ikut mendorong solusi,” ujar Syukri.
Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan yang lebih luas—bahwa di tengah banjir informasi, kualitas dan kedalaman kerja jurnalistik justru diuji.
Hal senada disampaikan Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Syamsi.
Ia menilai kondisi dunia pers saat ini sedang menghadapi tekanan serius, baik dari sisi kredibilitas maupun tantangan ekosistem digital yang kian tak terkendali.
Merujuk pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, ia menegaskan bahwa fungsi pers sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial tidak boleh tergerus.
“Dunia pers hari ini tidak sedang baik-baik saja. Karena itu, PWI harus berdiri di garis depan menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, ia mengakui organisasi tetap dituntut adaptif. Konsolidasi internal dan penguatan solidaritas anggota menjadi kunci agar PWI tetap relevan di tengah perubahan zaman.
Sementara itu, Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, Zulifri, menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi yang kerap tak terverifikasi.
Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga kualitas ruang publik melalui narasi yang akurat dan berimbang.
Ia berharap kepengurusan PWI yang baru mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi dan pembangunan berbasis komunikasi publik yang sehat.
Konferensi ini pada akhirnya bukan hanya soal struktur organisasi, melainkan ujian komitmen: apakah pers tetap berdiri sebagai pengawas kekuasaan, atau justru larut dalam arus informasi yang kehilangan arah.
Penulis : Prim RK
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
