Makassar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan efek domino yang meluas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan dan ekonomi produktif. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi hingga petani dalam satu ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program ini. Kampus didorong untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri, sekaligus menjadikannya sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik. “Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, Selasa (28/4).
Menurut Dadan, satu unit SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai simpul ekonomi yang membutuhkan dukungan produksi pangan dalam jumlah besar. Untuk memenuhi kebutuhan satu SPPG saja, dibutuhkan setidaknya 8 hektare lahan sawah untuk suplai beras, serta sekitar 19 hektare lahan jagung guna mendukung kebutuhan pakan ternak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, sektor peternakan juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok. Satu SPPG membutuhkan sekitar 4.000 ayam petelur untuk memastikan ketersediaan protein hewani setiap hari. “Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG,” jelasnya.
Kebutuhan besar tersebut membuka peluang bagi kampus untuk mengintegrasikan kegiatan akademik dengan praktik lapangan. Mahasiswa dapat terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian, peternakan, hingga distribusi pangan sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis proyek nyata.
Dadan menekankan bahwa SPPG dapat menjadi laboratorium hidup bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan riset dan inovasi. Mulai dari teknologi pertanian, pengolahan pangan, hingga manajemen rantai pasok, seluruhnya dapat diuji dan diterapkan secara langsung di lapangan.
Lebih jauh, integrasi ini juga memungkinkan terciptanya kolaborasi antara kampus, petani, peternak, dan pelaku UMKM dalam satu sistem yang saling menguatkan. Program MBG tidak hanya menciptakan permintaan (demand), tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi di tingkat lokal.
“SPPG ini menjadi offtaker terdepan bagi produk-produk lokal. Jadi bukan hanya soal memberi makan, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Dadan.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
(Red)
