Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran melalui pemanfaatan data wilayah prioritas yang telah divalidasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa penentuan prioritas dilakukan berdasarkan data wilayah rawan pangan, tingkat kemiskinan, serta prevalensi masalah gizi di berbagai daerah.
“Dari data yang kami terima, terdapat wilayah rawan pangan, wilayah dengan penduduk miskin, serta daerah dengan prevalensi masalah gizi yang menjadi dasar penentuan prioritas pelaksanaan program,” ujar Sony di Jakarta (23/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan dalam distribusi program MBG di lapangan.
“Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG benar-benar terarah kepada wilayah yang membutuhkan, khususnya daerah rawan pangan, penduduk miskin, dan wilayah dengan masalah gizi,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis data ini penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri, dapat terlayani secara optimal.
“Dengan data yang terarah, intervensi program dapat difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan,” tambahnya.
BGN menegaskan bahwa pemanfaatan data wilayah prioritas ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan pemerataan akses layanan gizi di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN menggelar Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat Program MBG pada 23 April 2026 di Badan Gizi Nasional, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama, Bapak Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi’i, S.H., Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN RI Ibu Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos. Serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Ibu dr. Maria Endang Sumiwi, MPH sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor guna memastikan ketepatan sasaran Program MBG.
Badan Gizi Nasional
Biro Hukum dan Humas
(Red)
