SUARARAKYAT.info || SUKABUMI — Gelombang kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi kembali mencuat. Kali ini datang dari Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM) Koordinator Sukabumi Raya yang secara resmi merilis pernyataan sikap berisi tuntutan evaluasi total terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi.Rabu (9/4/2026)
Dalam press release yang disampaikan oleh Koordinator AMM, Gilang Ramadan, mahasiswa menilai kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tengah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Mereka menyoroti adanya kekacauan kebijakan, lemahnya administrasi, hingga praktik ketidakprofesionalan yang dinilai telah berdampak langsung pada buruknya pelayanan publik.
Menurut AMM, posisi Sekda sebagai motor penggerak koordinasi antar perangkat daerah seharusnya menjadi kunci stabilitas pemerintahan. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Proses pengambilan keputusan dinilai tidak efektif, koordinasi antar dinas tidak berjalan optimal, serta munculnya berbagai kebijakan yang tumpang tindih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari lambatnya pelayanan dasar hingga hilangnya akuntabilitas dalam birokrasi,” tegas Gilang dalam keterangannya.
AMM menilai kegagalan tersebut bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan telah mengarah pada kerusakan sistemik dalam tubuh birokrasi Kota Sukabumi. Lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan internal, serta ketidakmampuan dalam harmonisasi kebijakan disebut sebagai indikator rendahnya kapasitas kepemimpinan di level Sekda.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan, kondisi birokrasi Kota Sukabumi justru dinilai stagnan, lamban, dan minim inovasi. Hal ini, menurut AMM, menjadi ironi sekaligus ancaman bagi agenda pembangunan daerah.
“Atas dasar itu, evaluasi total terhadap Sekda bukan lagi pilihan, melainkan keharusan moral dan administratif,” lanjutnya.
Dalam pernyataan sikapnya, AMM juga mendesak Wali Kota Sukabumi untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk membuka kemungkinan rotasi jabatan hingga pemeriksaan menyeluruh terhadap Sekda apabila ditemukan pelanggaran.
Lebih lanjut, AMM merumuskan lima tuntutan utama yang berpijak pada kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sejumlah regulasi turunan lainnya.
Pertama, AMM menuntut dilakukannya evaluasi kinerja mendalam terhadap Sekda berbasis sistem merit, mencakup aspek kompetensi, integritas, dan capaian kinerja. Mereka menilai terdapat indikasi kuat ketidakmampuan dalam mengoordinasikan perangkat daerah serta potensi maladministrasi.
Kedua, mahasiswa mendesak dilakukannya pemeriksaan disiplin terhadap Sekda apabila terbukti terjadi pelanggaran, mengacu pada ketentuan disiplin ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ketiga, AMM menuntut audit administrasi dan kinerja oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Audit ini diharapkan mencakup seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga koordinasi lintas dinas, dengan hasil yang wajib dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.
Keempat, mereka menyoroti pentingnya transparansi dalam mekanisme pengambilan keputusan serta harmonisasi kebijakan daerah. AMM menilai selama ini proses tersebut cenderung tertutup dan tidak berbasis data, sehingga memicu tumpang tindih program pembangunan.
Kelima, AMM menegaskan perlunya aktivasi mekanisme pemberhentian Sekda apabila hasil evaluasi dan audit membuktikan adanya ketidakmampuan, kegagalan kinerja, maladministrasi, atau pelanggaran disiplin berat.
AMM juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini melalui berbagai langkah, mulai dari aksi unjuk rasa, diskusi publik, hingga advokasi kebijakan. Mereka menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap praktik birokrasi yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami menolak segala bentuk pembiaran atas ketidakprofesionalan birokrasi. Kota Sukabumi membutuhkan Sekda yang mampu bekerja, bukan sekadar menjabat,” tegas Gilang.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal meningkatnya tekanan publik terhadap Pemerintah Kota Sukabumi agar segera melakukan pembenahan internal. Di tengah sorotan mahasiswa dan masyarakat, langkah konkret dari kepala daerah kini menjadi penentu arah perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Penulis : HS/Tim
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
