Suararakyat.info BENGKALIS – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, menuai sorotan masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan dugaan penTengkuerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata.
Beberapa warga menyebut masih ada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang kondisi ekonominya sudah tergolong mampu. Ironisnya, di sisi lain terdapat keluarga kurang mampu yang belum pernah tersentuh bantuan pemerintah.
“Masih ada yang rumahnya bagus, kendaraan lebih dari satu, tapi tetap terima bansos. Sementara tetangganya yang hidup pas-pasan tidak dapat,” ungkap seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Program bansos sendiri berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan datanya bersumber dari sistem terpadu yang diperbarui secara berkala. Namun di tingkat daerah, proses pendataan melibatkan pemerintah desa hingga kecamatan.
Masyarakat berharap Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis segera melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan di seluruh desa se-Kecamatan Bengkalis. Audit lapangan dinilai penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Selain itu, warga juga meminta transparansi daftar penerima bansos agar dapat diawasi bersama. Dengan keterbukaan data, potensi kecemburuan sosial dan dugaan penyimpangan dapat diminimalisir.
Sejumlah tokoh masyarakat mendorong agar mekanisme “Usul dan Sanggah” melalui aplikasi resmi pemerintah dimaksimalkan, sehingga warga dapat mengajukan koreksi jika menemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Jika persoalan ini tidak segera dibenahi, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi sekaligus langkah konkret untuk pembenahan data penerima bansos di Kecamatan Bengkalis.*(TMs)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
