SUARARAKYAT.info|| Jakarta — Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan pemerhati persoalan kebangsaan, melontarkan peringatan keras terhadap arah kepemimpinan nasional dan daerah yang dinilainya semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Ia menegaskan, Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi darurat kelaparan yang meluas, akibat kebijakan para pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, baik nasional maupun internasional, dalam sebuah diskusi di Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Kamis (6/2/2026).
Menurutnya, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pancasila bukan sekadar slogan seremonial atau bahan pidato, melainkan perintah moral dan konstitusional yang wajib diterapkan secara nyata oleh seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, hingga camat, kepala desa, dan lurah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ironisnya hari ini, rakyat yang seharusnya diayomi justru dipaksa mengayomi pemerintah. Nuansa keadilan dan kemanusiaan itu seolah hilang sama sekali di lapangan,” ujar Prof. Sutan Nasomal dengan nada tegas
Prof. Sutan Nasomal menekankan, sejarah mencatat runtuhnya banyak kerajaan dan negara bukan semata karena kekuatan eksternal, melainkan akibat kebusukan moral para pemimpinnya sendiri. Pemimpin yang sombong, egois, dan zalim, menurutnya, akan kehilangan “dukungan kekuatan universal” berupa doa-doa tulus dari masyarakat yang tertindas.
“Doa orang-orang yang terdzolimi itu sangat kuat. Pemimpin yang memutus harapan hidup rakyatnya, jangan berharap negaranya akan bertahan lama,” tegasnya.
Ia menambahkan, umur sebuah negara sangat ditentukan oleh ketakwaan dan kepatuhan para pemimpinnya terhadap nilai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ketika nilai spiritual dan moral ditinggalkan, kehancuran hanya soal waktu
Indonesia, sebagai negara berideologi Pancasila, telah melahirkan berbagai peraturan dan keputusan yang seharusnya menjadi napas dan darah kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Prof. Sutan Nasomal menilai, Pancasila kini sering kali hanya dijadikan hiasan pidato dan formalitas seremonial belaka.
“Kalau Pancasila hanya menjadi tulisan mati di secarik kertas, tanpa dihidupkan dalam kebijakan nyata, maka para pemimpin itu tidak pantas disebut pancasilais,” katanya.
Akibatnya, lanjut dia, praktik kepemimpinan yang arogan dan liar pun tumbuh subur. Masyarakatlah yang akhirnya menanggung seluruh kerugian sosial, ekonomi, dan kemanusiaan
Menjawab pertanyaan apakah Indonesia bisa bubar dan hilang dari peta dunia dalam waktu cepat, Prof. Sutan Nasomal menyatakan dengan lugas bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi.
“Apa yang ditanam oleh para pemimpin hari ini, itulah yang akan dituai. Jika salah menanam kebijakan dan salah menjalankan amanah jabatan, maka Indonesia bisa runtuh. Pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat pasti tumbang,” ujarnya.
Dalam diskusi ringan yang dianalogikan sebagai “diskusi warung kopi”, Prof. Sutan Nasomal menyoroti kebijakan penataan kota dan wilayah yang kerap mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Ia menilai, dalih memperindah, merapikan, dan menertibkan kota sering dijadikan alasan untuk menggusur rakyat kecil tanpa solusi yang manusiawi.
Contoh paling nyata, menurutnya, adalah penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL). Para PKL, kata dia, adalah rakyat kecil yang bertahan hidup dengan modal seadanya dan tidak mampu menyewa lapak di pasar atau ruko-ruko mahal.
“Sejarah pasar tradisional itu dimulai dari PKL. Kalau mereka digusur, seharusnya direlokasi ke tempat yang tetap memiliki potensi keramaian, bukan dibuang ke lokasi mati,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika pemerintah ingin menghilangkan PKL di pusat kota, maka pemerintah wajib memastikan rakyat tersebut tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi keluarganya
Selain PKL, Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti kebijakan penghapusan angkutan kota (angkot) yang berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian ribuan sopir.
“Kalau angkot dihilangkan, apa solusi bagi sopirnya? Pemerintah tidak boleh menciptakan pengangguran baru atas nama modernisasi,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan apa pun yang menghilangkan sumber nafkah rakyat tanpa alternatif yang jelas merupakan bentuk kezaliman struktural.
Darurat Kelaparan adalah Kejahatan Kemanusiaan
Prof. Sutan Nasomal menutup pernyataannya dengan penegasan keras bahwa membiarkan rakyat jatuh dalam kondisi darurat kelaparan adalah tindakan jahat dan bertentangan langsung dengan Pancasila.
“Pancasila menjamin setiap manusia untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Jika pemerintah malah menggusur dan menghilangkan pekerjaan rakyat, maka pemerintah itu telah melanggar Pancasila,” katanya.
Ia menegaskan, penataan fisik kota tidak boleh mengorbankan keselamatan hidup manusia. Negara harus mengutamakan nasib rakyatnya, bukan sekadar estetika dan proyek-proyek pencitraan.
“Pemimpin jangan jahat dan dzolim. Doa orang yang teraniaya itu cepat dikabulkan. Sejarah membuktikan, pemimpin seperti itu tidak akan bertahan lama,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SE, SH, MH (Pakar Hukum Internasional & Pemerhati Masyarakat Luas)
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
