SUARARAKYAT.info|| SUKABUMI-Jajaran Polres Sukabumi berhasil membongkar dugaan tindak pidana korupsi dana BLT yang merugikan keuangan negara hingga Rp1,35 miliar. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi mengamankan seorang oknum mantan kepala desa berinisial G.I (52). Yang bersangkutan kini resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyelewengkan dana bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada periode tahun anggaran 2020 hingga 2022.
Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil.
“Polres Sukabumi berkomitmen menjadi penegak hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kami tidak mentolerir bentuk penyimpangan dana, baik anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah desa,” tegas Kapolres.(27/1/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kapolres Dr. Samian, melalui serangkaian penyelidikan mendalam, polisi berhasil mengumpulkan alat bukti yang cukup hingga akhirnya menetapkan tersangka. Proses hukum pun telah memasuki tahap akhir penyidikan.
“Oknum mantan kepala desa di Kecamatan Cibadak ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21, dan akan segera kami limpahkan ke jaksa penuntut umum,” jelasnya.
Kapolres Dr. Samian mengungkapkan, berdasarkan hasil audit dan perhitungan, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp1,35 miliar. Dana tersebut seharusnya disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat BLT, terutama di masa sulit pandemi.
Terkait modus operandi, Kapolres Dr. Samian menjelaskan bahwa tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.
“Modusnya dengan memalsukan laporan dan tanda tangan para penerima manfaat BLT. Dana desa yang seharusnya diterima masyarakat justru diselewengkan,” ungkapnya.
Atas terungkapnya kasus ini, Kapolres Sukabumi Dr. Samian mengimbau seluruh aparatur pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun desa, agar menjalankan roda pemerintahan secara bersih dan transparan.
“Kami berharap pemerintah desa melaksanakan pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat. Jangan coba-coba mengambil keuntungan dari jabatan karena itu merugikan rakyat dan negara,” tegasnya.
Kapolres Dr. Samian memastikan, tersangka dalam kasus ini masih berstatus pelaku tunggal.
“Inisialnya GI, mantan kepala desa di salah satu kecamatan di Sukabumi, yaitu Kecamatan Cibadak,” tambahnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Hartono menambahkan, dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian turut mengamankan sejumlah barang bukti penting. Di antaranya SK Kepala Desa, dokumen APBDes tahun 2020–2022, bundel laporan pertanggungjawaban BLT Desa, atribut partai politik terkait pencalonan legislatif, rekening koran tersangka, serta uang tunai sebesar Rp108 juta.
“Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 603 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata AKP Hartono.
“Ancaman hukuman mulai dari pidana penjara seumur hidup hingga maksimal 20 tahun, serta denda paling banyak Rp2 miliar,” pungkasnya
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
