SUARARAKYAT.info|| Jakarta-Fenomena Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berlomba-lomba menerima sejumlah mahasiswa baru dengan berbagai jalur (mandiri, online maupun jalur khusus) mencapai puluhan ribu per tahun tanpa memperhatikan kualitas dan keunggulan akademik lebih mengejar kuantitas/kuota pola ini tidak sehat tentu berdampak pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Diketahui hampir 12 juta/tahun lulusan SMA yang diserap PTN hampir 70 persen sehingga pola ini bisa dikatakan disorientasi.
Menurut Prof Sumaryoto yang terjadi sekarang ini adalah tata kelola Perguruan Tinggi Negeri, yang sudah ada di swastakan dengan nama (Badan Hukum Milik Negara) BHMN. Kalau sudah seperti ini, swasta bukan negeri bukan. Di bilang negeri karena cari uang sendiri untuk menutup anggaran.Dibilang swasta masih mendapat subsidi dari pemerintah yang tidak kecil, ini yang menyebabkan fenomena sekarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya tegas kalau negeri ya negeri kalau swasta ya swasta jadi tidak membebani APBN. Sementara swasta bertarung murni dengan dana sendiri dan kekuatan sendiri. Sementara itu Perguruan Tinggi Negeri- Badan Hukum(PTN-BH) di sport dana oleh pemerintah, ini yang jadi masalah. Jadi karena punya target untuk menutup anggaran akhirnya mereka berani mengambil mahasiswa yang menggerus lahan PTS, ini yang menjadi persoalan, “ujar Prof Sumaryoto Rektor UNINDRA, ketika dijumpai suararakyat. info, di Jakarta, Sabtu (10/01/2026).
Dikatakan Prof Sumaryoto sesuai dengan amanah UUD baik PTS maupun PTN, pemerintah mempunyai kewajiban mencerdaskan bangsa melalui wajib belajar (SD, SMP, SMA), PTN dibiayai pemerintah/APBN tapi jangan sampai mematikan PTS.
“Sekarang berlomba-lomba mencari mahasiswa disamping jumlahnya tamatan SMA menurun ditambah kemampuan masyarakat menurun juga sehingga sebagian masyarakat tidak bisa kuliah akibat dari kemampuan ekonomi, ” imbuhnya.
Prof Sumaryoto menyebut ini kesalahan yang perlu direformasi/dibenahi.PTN harus berani mengambil sikap kalau memang negeri harus sepenuhnya didanai APBN.Jangan negeri bukan swasta bukan. Berbeda dengan Malaysia PTS diberikan hidup untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan ekosistem pendidikan.
“Swasta diberikan kesempatan untuk hidup karena biar bagaimanapun, swasta juga turut berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Artinya pemerintah harus lebih adil dan mementingkan hal yang lebih jauh ke depan . Diakui bahwa di indonesia masyarakat lebih tertarik PTN padahal kualitas PTS sekarang jauh lebih baik.
” Masyarakat Indonesia belum berpikir proposional dan objektif. Kalau di AS justru yang menonjol swasta. Di Indonesia berbeda negeri lebih tinggi dari pada swasta sehingga ini dimanfaatkan oleh PTN-BH, “tuturnya.
Lebih Jauh Prof Sumaryoto menekankan adanya Reformasi total tata kelola Perguruan Tinggi Negeri khususnya dalam UU Sisdiknas dalam hal ini PTN tidak ada lagi BHMN sehingga sistem kuota bisa diterapkan.
” Dulu masuk PTN murah dan terbatas kuotanya, sekarang ini seperti dibebaskan masuk PTN dengan berbagai jalur sehingga tidak adil, “tegasnya.
Prof Sumaryoto menyatakan disinggung mengenai kualitas/mutu berpulang pada mahasiswanya kalau memang mahasiswa dasarnya pintar ya pintar, tidak ada masalah, tidak memandang perguruan tingginya.
“Makanya diluar negeri yang menonjol swasta. Bagaimana mau bagus lulusannya jika direkrut secara asal-asalan, tidak proposional mengejar target seolah-olah gayanya seperti kapitalis tanggung. Sehingga yang sangat mendasar adalah mengubah tata kelola PTN dikembalikan seperti dulu tidak ada BLU dan BHMN, ” tandasnya.
Penulis : S Handoko
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyst.info
