SUARARAKYAT.info|| INDRAGIRI HILIR — Polemik di lingkungan DPRD Indragiri Hilir (Inhil) memanas setelah percakapan dalam Grup WhatsApp anggota dewan beredar luas dan diduga mengarah pada upaya menyuap media.
Di tengah isu tersebut, mencuat insiden baru yang membuat publik semakin geram: salah satu anggota DPRD Inhil, Hj Dharmawati, bersikap arogan dan kasar kepada wartawan yang hendak meminta klarifikasi.
Ketua Forum Jurnalis Televisi Indragiri Hilir (FJTI) Superto secara tegas menyayangkan sikap tidak beretika itu dan menilai perilaku sang anggota dewan telah mencoreng citra lembaga legislatif serta mempermalukan etika pejabat publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Percakapan “Ingin Bayar Media” Jadi Viral, Pada Jumat malam (28/11/2025), tangkapan layar percakapan WAG DPRD Inhil menjadi viral.
Dalam pesan itu, anggota DPRD Inhil dan Ketua Partai Perindo Inhil, Hj Darnawati, menuliskan kalimat yang dianggap mengarah pada transaksi untuk memengaruhi pemberitaan:“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yang mengangkat berita, kalau ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut…”
Situasi semakin memanas ketika sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi langsung isu percakapan tersebut. Alih-alih memberi penjelasan, Dharmawati justru mempertanyakan identitas wartawan dengan nada yang dianggap merendahkan.
Salah seorang wartawan anggota Forum Jurnalis Televisi Indragiri (FJTI) menceritakan bahwa saat ID card diperlihatkan, Dharmawati malah mengeluarkan ucapan kasar.
“Mana ID card kalian? kalau mau komunikasi Ini wartawan apa? Pembohong ini, Bukan dari media itu! bohong kamu!” ungkap Hj Darmawati dengan gaya angkuh.
Padahal, para jurnalis yang hadir merupakan perwakilan media-media nasional yang menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik.Ketua Forum Jurnalis Televisi Indragiri Hilir (FJTI) juga menyayangkan dan mengecam keras tindakan serta etika buruk seorang anggota dari partai Perindo tersebut.
“Sangat disayangkan seorang anggota DPRD bersikap seperti itu. Wartawan datang baik-baik untuk meminta klarifikasi, bukan untuk ribut. Sikap kasar dan meremehkan itu tidak mencerminkan etika pejabat publik.” tegasnya.
Rangkaian insiden ini membuat publik semakin menyoroti transparansi DPRD Inhil, terutama dalam hal etika komunikasi, integritas, serta hubungan dengan media yang seharusnya dijaga atas dasar profesionalisme.
Di tengah memanasnya isu dan tuntutan klarifikasi yang belum terjawab, Ketua FJTI Superto menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan dan ia akan mendesak agar Badan Kehormatan DPRD Inhil memeriksa sikap dan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oknum anggota dewan tersebut.
“Demi menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan publik. Badan Kehormatan DPRD Inhil sudah seharus memanggil dan memeriksa oknum anggota dewan tersebut,” harap Superto
Penulis : Syahwani
Editor : Red-SR
Sumber Berita: Suararakyat. info
