Prof. Dr. KH Sutan Nasomal Desak Presiden Ambil Langkah Darurat Atasi Lonjakan Anak Putus Sekolah akibat Lesunya Ekonomi

- Penulis

Minggu, 30 November 2025 - 02:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARARAKYAT.info|| Jakarta — Lonjakan jumlah anak putus sekolah di berbagai daerah akibat dampak melemahnya ekonomi nasional mendapat sorotan tajam dari Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka. Dalam pertemuan bersama para pemimpin redaksi media cetak dan online di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Minggu (30/11/2025), beliau menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera menjadi prioritas nasional Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, pemerintah daerah dan kota selama ini memang menyediakan anggaran untuk program tebus ijazah bagi siswa yang terkendala administrasi keuangan. Program itu sangat membantu, namun belum menjawab akar persoalan utama: krisis ekonomi yang memukul pendapatan rumah tangga hingga menyebabkan anak-anak terpaksa berhenti sekolah.

“Beban ekonomi rakyat semakin berat. Aduan masyarakat terus masuk, terutama soal anak-anak yang berhenti sekolah karena orang tuanya kehilangan penghasilan dan terlilit hutang untuk sekadar bertahan hidup,” ujar Prof. Sutan.

Dalam pemaparannya, Prof. Sutan menyebutkan bahwa sekitar 40 persen keluarga Indonesia saat ini sedang menanggung hutang akibat merosotnya pendapatan dan lapangan kerja yang semakin sulit. Kondisi itu bukan hanya memicu tekanan ekonomi, tetapi juga konflik rumah tangga hingga berujung perceraian.

Situasi tersebut, katanya, turut merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak. Banyak di antara mereka akhirnya turun ke jalan untuk mencari uang receh demi membantu keluarga.

“Anak-anak kita mencari uang di jalanan, hanya untuk sepiring nasi dengan tempe dan kerupuk. Ini tragedi sosial yang nyata,” tegasnya.

Prof. Sutan dengan tegas menilai bahwa fenomena meningkatnya anak putus sekolah mencerminkan kegagalan banyak kepala daerah dalam merespons kondisi ekonomi rakyat. Menurutnya, banyak pejabat hanya sibuk dengan agenda seremonial, tanpa menyentuh persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat.

“Jangan jadikan anak putus sekolah sebagai proyek kepentingan. Para pejabat itu digaji dari keringat dan darah rakyat. Mereka wajib bekerja, bukan tampil,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan struktur ekonomi saat ini adalah akumulasi dari kegagalan manajemen pemerintahan di masa lalu, terutama dalam mendukung usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Di tengah melemahnya daya beli dan tingginya angka putus sekolah, Prof. Sutan menilai bahwa Presiden RI harus mengerahkan seluruh jajarannya untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat kembali bersekolah dan memiliki masa depan.

“Peran Presiden kini sangat vital. Dorong pemulihan ekonomi rakyat luas. Beri instruksi tegas kepada kepala daerah. Masih ada harapan apabila Presiden mengambil alih kepemimpinan penuh dalam isu ini,” tegasnya.

Ia menilai tidak ada alasan mempertahankan kepala daerah yang tidak mampu bekerja atau gagal memastikan warganya terpenuhi hak pendidikannya.
“Jika jutaan anak putus sekolah karena ketidakmampuan para kepala daerah, untuk apa mereka dipertahankan?” tambahnya

Sorotan dan seruan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, penyelamatan masa depan anak-anak Indonesia adalah tanggung jawab moral dan konstitusional negara, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin berat.

Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Internasional • Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka.Jenderal Kompii • Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS

READ  Prof.Dr.Henry Jayadi Pandiangan:Transparansi dan Profesionalisme POLRI dalam Mengusut Meninggal nya Mahasiswa UKI,Publik Menanti Hasil Otopsi

Editor : Red-SR

Sumber Berita: Suararakyat. info

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Media Center Diduga Mati Suri, Kejari Kabupaten  Sukabumi Dituding Tutup Akses Informasi Publik
Made Hiroki Laporkan Dugaan KDRT ke Polisi, Minta Publik Tidak Berspekulasi
Data Korban Insiden Stasiun Bekasi Timur Beredar di Media Sosial, Belum Terverifikasi Resmi dan masih menunggu awak media masih menunggu rilis resmi dari pihak terkait untuk memastikan validitas data korban dalam insiden tersebut
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Salurkan KPP Rp258,9 Miliar di Papua
Ditegur Menteri PKP, WaliKota Sorong Pastikan BPHTB dan PBG Gratis Mulai Besok, Ancam Copot Pejabat
Komandan Kodaeral XIV Ajak Perkuat Kolaborasi Dukung Program Ketahanan Pangan
Kepemimpinan Baru di SPPG Cireunghas, Evaluasi Kinerja dan IPAL Jadi Prioritas
Kolaborasi Jadi Kunci, Kementerian PKP Percepat Rumah Subsidi di Papua
Berita ini 9 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 05:30 WIB

Media Center Diduga Mati Suri, Kejari Kabupaten  Sukabumi Dituding Tutup Akses Informasi Publik

Selasa, 28 April 2026 - 01:12 WIB

Made Hiroki Laporkan Dugaan KDRT ke Polisi, Minta Publik Tidak Berspekulasi

Selasa, 28 April 2026 - 00:05 WIB

Data Korban Insiden Stasiun Bekasi Timur Beredar di Media Sosial, Belum Terverifikasi Resmi dan masih menunggu awak media masih menunggu rilis resmi dari pihak terkait untuk memastikan validitas data korban dalam insiden tersebut

Senin, 27 April 2026 - 17:51 WIB

BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Salurkan KPP Rp258,9 Miliar di Papua

Senin, 27 April 2026 - 17:06 WIB

Ditegur Menteri PKP, WaliKota Sorong Pastikan BPHTB dan PBG Gratis Mulai Besok, Ancam Copot Pejabat

Berita Terbaru