SUARARAKYAT.info|| Jakarta – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menyoroti akar permasalahan dari gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah kota belakangan ini. Menurut JK, sumber keresahan publik justru berawal dari sikap sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengeluarkan pernyataan sembrono dan cenderung merendahkan masyarakat.
“Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah,” ujar JK dalam keterangan resmi melalui sebuah video, Jumat (29/8/2025).
JK menilai, wakil rakyat seharusnya berhati-hati dalam menanggapi kritik publik. Jika komentar yang keluar justru menyinggung perasaan masyarakat, maka hal itu bisa menjadi pemicu gejolak sosial yang lebih besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JK meminta agar para pejabat, terutama anggota DPR, belajar dari peristiwa kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia menekankan pentingnya sikap menahan diri dalam menyampaikan pernyataan maupun menghadapi kritik publik.
“Bagi para pejabat, para anggota DPR, untuk menahan diri. Ini harus menjadi pelajaran yang besar,” tegasnya.
Di sisi lain, JK juga mengingatkan masyarakat agar tidak meluapkan kemarahan secara berlebihan. Ia memahami keresahan publik, khususnya kalangan pengemudi ojek online, setelah rekan mereka, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi di Jakarta.
Namun, JK mengingatkan bahwa aksi protes yang dilakukan dengan cara merusak justru akan memperburuk keadaan.
“Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Pendapatan masyarakat bisa menurun, dan akhirnya berpengaruh pada nafkah keluarga masing-masing,” jelas JK.
Gelombang protes yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025) berawal dari kontroversi seputar gaji dan tunjangan jumbo anggota DPR. Publik menilai sikap wakil rakyat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi.
Pernyataan sejumlah anggota DPR yang dianggap merendahkan justru memperburuk keadaan. Salah satunya datang dari anggota Fraksi Nasdem, Nafa Urbach, yang mendukung pemberian tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan dengan alasan agar bisa mengontrak rumah di sekitar Senayan. Ia bahkan menyinggung pengalamannya yang tinggal di Bintaro dan sering terjebak macet saat menuju kompleks DPR.
Ucapan tersebut menuai kemarahan publik, terutama di tengah isu kesejahteraan rakyat yang masih timpang. Bagi banyak pihak, pernyataan itu menunjukkan rendahnya empati wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat luas.
Jusuf Kalla menegaskan, menjaga ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat. Jika situasi terus bergejolak, maka dampaknya akan dirasakan semua pihak.
“Masyarakat harus menjaga lingkungan masing-masing. Kalau tidak, masalah ini akan berakibat banyak dan kita semua akan terkena dampaknya,” tuturnya.
Pesan JK ini menjadi pengingat keras bagi DPR agar lebih peka dan berhati-hati dalam berbicara. Sebab, di tengah kondisi sosial-ekonomi yang rapuh, satu kalimat bisa memantik api yang sulit dipadamkan.
(Syd)
