“Semalam saya sudah melakukan rapat dengan 20-an PWI Provinsi dan semuanya memberikan dukungan pencalonan saya. Dalam beberapa hari ke depan, dukungan itu akan diberikan secara tertulis sesuai ketentuan Steering Committee Kongres,” kata Hendry kepada media, Kamis (7/8/2025) di Jakarta.
Seperti diketahui, Steering Committee (SC) Kongres mensyaratkan bahwa calon ketua umum harus mendapatkan dukungan tertulis dari minimal 20 persen pengurus PWI Provinsi, atau setara dengan 8 provinsi. Saat ini, disebutkan ada tujuh nama bakal calon ketua umum, namun belum ada konfirmasi resmi dari para pihak tersebut.
Hendry menegaskan pentingnya pencalonannya diketahui publik, khususnya oleh para anggota dan pengurus PWI di 38 provinsi. Ia berharap kongres mendatang menjadi momentum pemersatu dan penyegar organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kongres ini merupakan hasil kesepakatan damai antara Hendry Ch Bangun dan Ketua PWI versi Kongres Luar Biasa (KLB), Zulmansyah, yang dimediasi oleh anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi. Sebelumnya, sempat terjadi konflik internal berupa klaim kepemimpinan dan laporan hukum ke pihak kepolisian.
Dalam kasus tersebut, laporan terhadap Hendry Ch Bangun dinyatakan tidak mengandung unsur pidana, dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh Polda Metro Jaya pada 10 Juni 2024. Sementara itu, laporan terhadap Zulmansyah masih berproses di Bareskrim Mabes Polri.
“Saya ikhlas mengurangi masa jabatan saya yang seharusnya sampai September 2028. Saya setuju kongres digelar Agustus ini demi persatuan PWI. Selama ini, dualisme yang muncul akibat kampanye massif KLB membuat banyak pihak menjadi ragu,” ujar Hendry.
Menurutnya, dualisme itu berdampak negatif terhadap kemitraan organisasi dengan pemerintah maupun swasta. Banyak program kerja PWI tertunda karena keraguan para pemangku kepentingan untuk bekerjasama.
Hendry menambahkan, meskipun banyak anggota dan pengurus PWI yang menolak kongres karena merasa kepemimpinan yang sah telah diakui negara melalui SK Kemenkumham Nomor 0000946.AH.01.08 Tahun 2024, namun ia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih luas demi masa depan organisasi.
“Fokus kita seharusnya pada pemulihan program pendidikan dan pelatihan, seperti Uji Kompetensi Wartawan, Sekolah Jurnalisme Indonesia, serta Safari Jurnalistik, yang dalam setahun terakhir terhambat akibat konflik internal,” jelasnya.
Setelah melakukan safari komunikasi ke sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Bali, dan Jawa Barat, Hendry menyebut mayoritas pengurus PWI Provinsi kini solid mendukung kongres. Ia yakin pelaksanaan kongres akan berlangsung lancar dan damai.
“Steering Committee dan Organizing Committee yang berasal dari berbagai unsur PWI nasional sudah bekerja keras dan menjalin komunikasi dengan pemerintah serta mitra. Saya yakin kongres ini akan membawa PWI kembali bersatu dan kuat,” pungkas Hendry. (**)
