Klarifikasi Terkait Isu PETI di Bengkayang: Kepala Desa Rantau Bantah Terlibat, Desak Penegakan Hukum yang Transparan

- Penulis

Kamis, 31 Juli 2025 - 00:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Bengkayang Kalbar –Menyusul pemberitaan viral yang menyebut adanya dugaan keterlibatan aparat desa dalam maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Kepala Desa Rantau angkat bicara untuk memberikan klarifikasi.Selasa 29/07/2025

Dalam keterangannya kepada media, Kepala Desa Rantau dengan tegas membantah terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

“Saya nyatakan bahwa saya tidak terlibat, dan saya juga tidak pernah memberi izin atau dukungan terhadap aktivitas PETI di wilayah kami,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemberitaan sebelumnya yang mencuat di sejumlah media menyebutkan bahwa terdapat sekitar 70 unit mesin dompeng yang beroperasi di Dusun Rantau Sibaju, dan diduga berada dekat dengan pemukiman warga. Situasi tersebut memunculkan keresahan masyarakat serta tudingan adanya pembiaran dari pihak pemerintah desa.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Rantau menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali menyampaikan keprihatinan atas aktivitas tambang ilegal tersebut, bahkan telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan aparat penegak hukum.

READ  Karang Taruna Alai Selatan Gelar Syukuran dan Penutupan Acara Layar Silaturahmi

“Kami dari pemerintah desa tidak tinggal diam. Namun kewenangan penindakan berada di ranah aparat penegak hukum. Kami mendukung penuh jika ada upaya tegas dari pihak berwenang,” ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, dan mengimbau media agar menyajikan pemberitaan secara berimbang.

Lebih lanjut, Kepala Desa Rantau berharap ada langkah konkret dari instansi terkait untuk menertibkan aktivitas PETI yang dinilai semakin meresahkan dan merusak lingkungan.

“Kalau memang ada pelanggaran hukum, siapapun pelakunya harus diproses secara adil. Kami tidak melindungi siapapun,” pungkasnya.

Sementara itu, masyarakat setempat berharap penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih, demi menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman desa.

 

(RA/Jn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Viral Kasus Dugaan Sodomi Anak di Bawah Umur, Aparat Bergerak Cepat Tangani Korban dan Kejar Pelaku
Catatkan Performa Positif Q1 2026, Laba Bersih HKA Melampaui Target Hingga 184%
Babinsa Koramil 1802-02/Sorong Barat Monitoring Pembangunan Jembatan Garuda Tahap IV
Pangdam XVIII/Kasuari Hadiri Rapat Kerja Pemprov Papua Barat : Perkuat Sinergi dan Stabilitas Daerah
Percepatan Konstruksi Jembatan Garuda Tahap IV, Kodim 1802/Sorong Perkuat Struktur Dasar
Rajut Silaturahmi di Tanah Melayu, Laskar Se-Riau Serukan Persatuan dan Kebangkitan Budaya
Pemkot Sorong Genjot Program Kebersihan Demi Lingkungan Sehat: Langkah Nyata Wujudkan Kota Bersih dan Nyaman
Panglima Armada III Beri Penghargaan kepada Prajurit Berprestasi
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 14:06 WIB

Viral Kasus Dugaan Sodomi Anak di Bawah Umur, Aparat Bergerak Cepat Tangani Korban dan Kejar Pelaku

Sabtu, 18 April 2026 - 07:53 WIB

Catatkan Performa Positif Q1 2026, Laba Bersih HKA Melampaui Target Hingga 184%

Sabtu, 18 April 2026 - 03:45 WIB

Babinsa Koramil 1802-02/Sorong Barat Monitoring Pembangunan Jembatan Garuda Tahap IV

Jumat, 17 April 2026 - 13:03 WIB

Pangdam XVIII/Kasuari Hadiri Rapat Kerja Pemprov Papua Barat : Perkuat Sinergi dan Stabilitas Daerah

Jumat, 17 April 2026 - 03:22 WIB

Percepatan Konstruksi Jembatan Garuda Tahap IV, Kodim 1802/Sorong Perkuat Struktur Dasar

Berita Terbaru