Sorong, 7 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pembangunan infrastruktur kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya yang berlokasi di jln, Sorong-Klamono kilo meter 16, Kota Sorong. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Papua Barat Daya, Yakobus Tandung Pabimbin, saat diwawancarai awak media usai mengikuti kegiatan sosialisasi SP2D Online dan penerapan Digital E-Signature, Senin (7/7), di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisiepo, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara.
Dalam keterangannya, Yakobus menjelaskan bahwa sejumlah proyek strategis telah menunjukkan progres pembangunan yang cukup signifikan, meskipun diakui bahwa tantangan teknis dan administratif masih dihadapi di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk pembangunan Kantor Gubernur saat ini progresnya telah mencapai 16,316%, Kantor DPR Provinsi realisasinya sudah 13,085%, sedangkan Kantor MRP mencapai 11,7183%,” ujar Yakobus.
Sementara itu, pembangunan kawasan pusat pemerintahan serta infrastruktur pendukung seperti line devofen, masih dalam tahap awal dengan progres realisasi mencapai sekitar 4,31%. Di sisi lain, pembangunan rumah susun (rusun) menunjukkan capaian paling tinggi, yakni telah melampaui 80% dan diperkirakan segera rampung dalam waktu dekat.
Yakobus juga menegaskan bahwa keberhasilan percepatan pembangunan ini tak lepas dari koordinasi antar-lembaga serta kerja sama antara pemerintah provinsi dengan instansi teknis pusat, seperti Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian PUPR. Pihaknya terus mendorong agar setiap pelaksana proyek tetap mengacu pada perencanaan teknis, disiplin waktu, serta prinsip akuntabilitas keuangan.
“Kami tetap berkoordinasi dengan Balai Cipta Karya untuk memastikan bahwa pembangunan ini sesuai dengan data dan desain teknis. Kami juga harapkan aplikasi sistem keuangan yang terintegrasi, seperti SP2D Online dan tanda tangan elektronik, bisa mempercepat pelaporan dan pencairan anggaran,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi SP2D Online dan E-Signature sendiri merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan modern berbasis digital. Dengan digitalisasi ini, proses birokrasi keuangan dinilai bisa lebih cepat dan akurat, yang secara langsung berdampak pada percepatan pelaksanaan pembangunan fisik di daerah.
Kepala Dinas PUPR juga mengimbau seluruh mitra kerja proyek serta perangkat daerah untuk bekerja maksimal dalam menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan. Meskipun ia belum dapat memastikan target waktu rampung untuk seluruh proyek, namun ia optimis bahwa sebagian besar pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu bila dukungan dari seluruh stakeholder tetap solid.
“Mudah-mudahan semuanya bisa cepat selesai. Kami masih akan terus evaluasi dan koordinasi supaya pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat waktu,” tutup Yakobus.
(Leo)
