Sorong, 7 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), resmi menggelar sosialisasi penerapan SP2D Online, perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan implementasi Digital E-Signature bagi pengelola keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisiepo, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (7/7/2025) ini merupakan langkah besar Pemerintah Provinsi dalam mengakselerasi transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi ini juga bertujuan memastikan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap menerapkan sistem keuangan digital yang aman, cepat, dan efisien.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Yonas ToTa, kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis yang akan berlanjut secara bertahap.
“Hari ini luar biasa, karena merupakan bentuk sinergi nyata antara Dinas Kominfo dan BPKAD. Kita mulai dari proses perekaman tanda tangan elektronik, hari ini baru dilakukan untuk tiga OPD dan akan dilanjutkan ke OPD lainnya. Target kami adalah seluruh OPD, khususnya bendahara pengeluaran dan pejabat pengelola keuangan, dapat segera terdaftar dan menggunakan TTE sesuai surat penunjukan dari kepala OPD masing-masing,” jelas Yonas ToTa kepada awak media.
Di sisi lain, Ariani, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan BPKAD Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan bahwa digitalisasi dokumen keuangan menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan dan efisiensi birokrasi.
“Melalui koordinasi dengan Kominfo, kami menginisiasi penerapan TTE dalam proses dokumen keuangan. Sebelumnya, dokumen hanya berupa unggahan dari aplikasi PDRI, dan kini akan terintegrasi ke sistem digital yang lebih aman dan bisa diakses kapanpun, di manapun,” ujar Ariani.
Ia menambahkan, dengan sistem ini, pengajuan dokumen seperti SPM dan SPT bisa dilakukan secara mobile. Para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang sedang berada di luar daerah tetap dapat melakukan verifikasi dan proses persetujuan tanpa harus bertemu langsung untuk tanda tangan manual.
“Keunggulan lainnya, semua berkas digital akan tersimpan aman dan terlindungi, tidak terpengaruh oleh risiko kehilangan fisik akibat bencana atau kelalaian. Dan tentunya, sistem keamanan yang digunakan sudah memenuhi standar enkripsi tinggi sehingga tidak mudah diretas,” tambahnya.
Sosialisasi ini merupakan langkah awal dari serangkaian transformasi digital yang sedang dibangun di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi antarlembaga, Papua Barat Daya menargetkan pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
(Leo)
