Suararakyat.Info Maybrat (21/6/25) — Sinergitas TNI dan Polri kembali terwujud dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan kunjungan kerja pejabat pemerintah pusat dan daerah ke wilayah terdampak konflik sosial di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polres Maybrat bersama Satgas BKO Brimob Polda Papua Barat Daya bersinergi dengan Kodim 1809/Maybrat dan Satgas Yonif 10 Marinir/SBY untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan tersebut melibatkan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, serta Gubernur Papua Barat Daya bersama Forkopimda Maybrat yang meninjau secara langsung kondisi warga terdampak konflik di Distrik Aifat Selatan.
Dalam pelaksanaannya, aparat TNI dan Polri melakukan pengamanan terbuka dan tertutup di sepanjang rute perjalanan, titik-titik pertemuan, dan lokasi strategis seperti Pos Titik Kuat Faankario Satgas Marinir, pembangunan Gereja Fito Kisor, serta lokasi forum dengar aspirasi masyarakat.
Selain peninjauan lapangan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan **kunjungan dan pemantauan konsultasi publik** oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mendukung program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan warga terdampak konflik untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan terhadap hadirnya pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar mereka. Hasil pemantauan dan masukan dari masyarakat akan menjadi bagian dari evaluasi dan perumusan kebijakan HAM berbasis kebutuhan riil di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Karel Murafer, S.H., M.A. menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran rombongan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah Maybrat, khususnya yang dulunya masuk kategori red zone, kini sudah mulai stabil. Pemerintah daerah juga terus berupaya mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama ruas jalan penghubung antar distrik.
Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta, S.S., M.Si. (Han). Dalam penyampaiannya, beliau menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mendengar langsung suara masyarakat.
“Kami hadir bukan hanya untuk melihat, tapi untuk mendengar dan merespons secara konkret. Ini merupakan instruksi langsung dari Menteri Hukum dan HAM RI agar kami turun ke lapangan dan memastikan hak-hak warga terdampak dijamin sepenuhnya.”
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos. menyampaikan bahwa ini adalah kunjungan perdana dirinya ke wilayah Maybrat setelah menjabat. Ia menyampaikan empati dan mengajak masyarakat untuk aktif dalam proses pemulihan sosial.
“Saya mengajak seluruh warga yang memiliki kerabat atau saudara yang masih terlibat dalam konflik atau perbedaan pemahaman, untuk membuka pintu rekonsiliasi. Kita bangun kembali Maybrat dengan hati yang damai.”
Gubernur juga berjanji akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke dalam kebijakan dan program provinsi, termasuk alokasi anggaran untuk pemulihan sosial dan infrastruktur.
Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., menyampaikan bahwa keberhasilan pengamanan tak lepas dari soliditas lintas sektor. “Kami sangat mengapresiasi sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas di wilayah ini. Sinergitas ini adalah kunci utama keberhasilan setiap kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di daerah rawan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Dandim 1809/Maybrat, Letkol Inf. Afrianto Dolly, S.M., M.Si., yang menegaskan bahwa TNI selalu siap mendukung Polri dan pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. “Kami hadir untuk menjaga keamanan bersama-sama. TNI–Polri bersatu untuk rakyat,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi contoh nyata kolaborasi yang solid antara institusi pertahanan dan keamanan negara dalam mendukung misi kemanusiaan dan pemulihan sosial. Sinergitas TNI–Polri diharapkan terus terjaga demi mendukung pembangunan dan perdamaian berkelanjutan di wilayah Kabupaten Maybrat dan Papua Barat Daya secara umum.
(Tim/Red)
