Suararakyat.info.Semarang-Aksi demonstrasi sopir angkutan barang yang menolak Rancangan Undang-Undang Over Dimension Over Loading (RUU ODOL) terus bergulir di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Penolakan terhadap RUU yang dinilai memberatkan sopir ini menuai respons dari berbagai kalangan, salah satunya dari Kepala Perwakilan (Kaperwil) Jawa Tengah media SuaraRakyat.info, Siswanto.
Dalam keterangannya kepada awak media, Siswanto menegaskan bahwa RUU ODOL jika disahkan akan menambah beban yang sudah lama dipikul para sopir. “Pemerintah sungguh tega jika tetap memaksakan pengesahan RUU ODOL tanpa memperhitungkan kondisi di lapangan. Para sopir adalah ujung tombak distribusi logistik nasional. Mereka sudah hidup dalam tekanan, jangan ditambah susah,” ujar Siswanto dengan nada tegas.(21/6/2025)
Menurutnya, substansi RUU ODOL seharusnya ditinjau ulang secara komprehensif. Alih-alih menghukum sopir dengan aturan yang kaku, Siswanto menilai perlu ada pendekatan sistemik terhadap masalah over dimension dan over loading, termasuk keterlibatan pengusaha truk dan pabrikan karoseri yang selama ini diduga turut andil dalam pelanggaran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kenapa sopir yang jadi sasaran? Mereka hanya bekerja mencari nafkah. Sementara banyak pihak lain yang justru turut bertanggung jawab dalam pelanggaran ODOL,” tambahnya.
Lebih jauh, Siswanto menyoroti prioritas legislasi nasional yang dinilainya tidak mencerminkan kepekaan terhadap penderitaan rakyat kecil. Ia menilai pemerintah dan DPR seharusnya lebih fokus mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor yang hingga kini belum jelas arah dan nasibnya.
“Jutaan rakyat masih menanti pengembalian uang negara yang dikorupsi. Tapi sayangnya, justru yang didorong malah regulasi yang menambah beban rakyat kecil. Ini jelas tidak adil,” ujar Siswanto.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penangkapan pelaku, tetapi juga tentang pemulihan hak publik. Dalam konteks itu, RUU Perampasan Aset Koruptor adalah instrumen vital untuk menegakkan keadilan sosial dan menyelamatkan aset negara yang selama ini dirampok oleh para elit yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau mau bicara keadilan sosial, jangan hanya berhenti di kata-kata. Harus ada keberpihakan nyata. Berantas korupsi dulu, kembalikan uang rakyat. Baru bicara soal aturan yang mengatur rakyat kecil,” tegasnya.
Siswanto pun berharap agar pemerintah lebih mendengar suara rakyat di bawah, termasuk sopir-sopir truk yang kini tengah berjuang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menurutnya, tanpa mereka, roda distribusi ekonomi nasional akan lumpuh.
“Jika para sopir mogok, distribusi barang terganggu, harga-harga naik. Negara akan merasakan dampaknya. Jadi, perlakukan mereka dengan adil, jangan dijadikan tumbal kebijakan,” tutup Siswanto.
Aksi penolakan terhadap RUU ODOL masih berlangsung di sejumlah titik di Jawa Tengah dan provinsi lainnya. Para sopir mendesak agar pembahasan RUU tersebut ditunda hingga ada solusi yang berpihak pada nasib mereka.
(Sis)
